Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Kabupaten Bangka siap membantu menalangi iuran tunggakan BPJS Kesehatan dan Tenagakerjaan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Pasalnya pada pemilu 2024 mendatang, setidaknya di perkirakan ada ribuan anggota KPPS yang nunggak Iuran BPJS.
Ketua KPU Bangka. Sinarto mengatakan, pada pemilu 2024 mendatang jumlah anggota KPPS sebanyak 6.377 orang, tersebar di 911 TPS,.
"Setiap TPS itu ada 7 KPPS jadi jumlahnya sekitar 6.377 orang,"kata Sinarto. Kamis (4/1).
Baca juga: 200 TPS di Kota Tasikmalaya Kekurangan Petugas KPPS
Dari 6377 anggota KPPS ini, menurut Sinarto di perkirakan hampir setengahnya sudah terlindungi BPJS baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan.
"Sebenarnya semua KPPS sudah punya BPJS tapi sayang sudah tidak aktif lagi karena menunggak iuran,"kata Sinarto.
Baca juga: Cegah Kasus Kematian seperti di Pemilu 2019, KPU Pantau Kesehatan Petugas KPPS
Pihaknya menyambut baik, keinginan Pemkab Bangka untuk membantu permasalahan inu, sehingga semua anggota KPPS terlindungi BPJS.
"Kita berterima kasih kesiapan Pemkab Bangka yang rencananta akan membayar tunggakan BPJS tersebut,"ucap dia.
Semnatara. Pejabat Bupati Bangka. Muhammad Haris mengatakan terkait hal itu, dirinya akan menghubungi Sekda agar segera di tindak lanjuti, jangan sampai anggota KPPS yang bertugas tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
"Ini harus di tindak lanjuti, saya tidak mereka yang bertugas tidak mendapatkan jaminan atau perlindungan BPJS,"kata Haris.
Ia mengaku sengaja mengunjungi KPU Bangka untuk berdiskusi berbagai permasalahan yang terjadi di KPU Bangka menghadapi Pemilu 2024.
"Kedatangan saya ingin mengetahui apakah ada permasalahan yang dihadapi KPU Bangka dan sejauh mana pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Sekaligus bantuan apa yang dapat diberikan Pemkab Bangka kepada KPU Bangka,"ungkap Haris.(Z-10).
Generasi Beta: Pahlawan atau korban revolusi teknologi? Mari kita bahas.
Dalam dekade terakhir, masyarakat Indonesia mulai akrab dengan dunia digital. Mulai dari kakek-nenek hingga cucu telah melek teknologi informasi.
Di era digital yang terus berkembang, transformasi digital bukan hanya sekadar tren. Itu telah menjadi kebutuhan mendesak dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan.
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) adalah sebuah sistem digital yang dirancang khusus untuk membantu Puskesmas dalam mengelola berbagai informasi kesehatan.
Kalian harus perbanyak minum air putih. Air putih bermanfaat baik untuk kesehatan kulit. Dengan asupan cairan tubuh yang baik maka badan dan kulit menjadi terwat.
Putri Catherine dari Wales mengumumkan sedang menjalani kemoterapi pencegahan untuk mengobati kanker. Tapi apa itu kemoterapi pencegahan?
Kerja sama kedua belah pihak yang telah terjalin dalam hal meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap program jaminan sosial BPJamsostek.
Skema iuran tetap mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, di mana besaran iuran bergantung dari golongan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kementerian Kesehatan untuk jangan terburu-buru menerapkan 12 kriteria dalam kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan sebab rawan digugat.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Irma Suryani ,mengatakan DPR secara tegas menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Penghapusan kelas tidak boleh menaikkan iuran BPJS Kesehatan. side effects pendemi membuat ekonomi rakyat hancur,
BPJS Kesehatan baru bisa digunakan untuk klaim perawatan dan pengobatan Covid-19 apabila Indonesia sudah dinyatakan endemi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved