Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal memantau kesehatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bekerja pada gelaran Pemilu 2024. Upaya itu dilakukan untuk menghindari fenomena kematian 894 petugas KPPS yang bertugas pada Pemilu 2019.
Menurut Hasyim, pemantauan kesehatan itu dilakukan KPU dengan menggandeng pemerintah dan lembaga terkait. Sebelum bertugas pada hari H pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024, petugas KPPS harus dipastikan sehat.
"Anggota KPPS nanti kalau mau bertugas harus ada tracking tentang kondisi kesehatannya dan memastikan sebelum bertugas dalam kondisi yang sehat dan dianggap mampu untuk bertugas pada saat ini," kata Hasyim di Jakarta, Jumat (22/12).
Baca juga: KPU Wajibkan Petugas KPPS Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Proses pendaftaran calon petugas KPPS untuk Pemilu 2024 telah dilakukan KPU sejak 11 Desember lalu. Saat ini, KPU sedang mengumumkan hasil penelitian administrasi calon petugas KPPS dan baru akan melantik pada akhir Januari 2024. Setidaknya, dibutuhkan lebih dari 5,7 juta petugas KPPS di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 38 provinsi.
Sebagai upaya menekan fenomena kematian, Hasyim juga mengatakan pihaknya membatasi syarat usia petugas KPPS, yaitu 17-55 tahun. Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019, kematian ratusan petugas KPPS disebabkan penyakit bawaan, yakni serangan jantung dan diabetes.
Baca juga: KPU Majalengka Upayakan Jaminan Kesehatan untuk KPPS
KPU juga memfasilitasi fasilitas BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas KPPS Pemilu 2024. Menurut Hasyim, kebijakan itu didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang ditujukan ke kepala daerah.
Lewat Inpres itu, Hasyim menyebut Presiden menginstruksikan kepala daerah untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya kepada penyelenggara pemilu.
"Bebannya kepada APBD atau anggaran daerah," jelasnya.
(Z-9)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Muhadjir Effendy mengungkapan dua orang meninggal dunia, satu dalam proses evakuasi dan 22 korban luka akibat tabrakan kereta api KA Turangga-commuter line Baraya.
Jumlah korban jiwa kecelakaan KA Turangga (KA Plb 65A) dengan KA Commuterline Bandung Raya (KA 350) yang terkonfirmasi hingga Jumat, (5/1) pukul 15.00 Wib adalah sebanyak 4 orang.
Petugas yang meninggal dunia berasal dari Garut 2 orang, Sukabumi 1 orang, Tasikmalaya 1 orang dan satu orang PPS. Kemudian dua orang KPPS di Kabupaten Bogor.
Petugas tersebut sempat mendapat perawatan setelah kelelahan usai melaksanakan tugas.
SAMPAI Jumat (23/2), sebanyak 514 petugas pengawas pemilu di Jawa Barat mengalami gangguan kesehatan saat bertugas. Dari jumlah itu, 16 di antaranya meninggal dunia.
Mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Advent, Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved