Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, mengupayakan jaminan kesehatan untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Kami masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sudah kami sampaikan baik tertulis maupun lisan. Premi nya nanti dibayar pemda," tutur ketua KPU Kabupaten Majalengka, Agus Syuhada, Selasa (12/12).
Dijelaskan Agus, upaya jaminan untuk KPPS bukan tanpa alasan. Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 pasal 434, terkait dengan fasilitasi pemda pada pemilihan umum.
Baca juga : KPU RI Buka Lowongan untuk 5.741.127 Petugas KPPS
Namun Agus juga mengakui, nantinya pemerintah daerah akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar karena jumlah KPPS mencapai 35.415 orang.
Jumlah ini masih ditambah oleh PPS sebanyak 1.029 orang. Agus sendiri berharap usulan mereka ini bisa disetujui.
Baca juga : Usia Petugas KPPS Maksimal 55 Tahun
Jika tidak disetujui, pihaknya pun telah menyiapkan rencana kedua, yaitu premi nantinya dibebankan kepada petugas KPPS. Untuk itu pihaknya akan mengetatkan pemeriksaan kesehatan. Pengetatan tersebut diantaranya dari sisi batasan usia dan hasil tes kesehatan yang memenuhi persyaratan.
Untuk batasan usia maksimal 55 tahun dan 4 syarat kesehatan yang harus dipenuhi oleh KPPS. "Harapannya kasus yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya bisa dihindari," tutur Agus.
Sementara itu Bupati Majalengka, Karna Sobahi, menjelaskan Pemda Majalengka juga tengah menyiapkan jaminan kesehatan untuk KPPS. "Jangan sampai terulang lagi, banyak meninggal," tutur Karna. (Z-4)
Pos Kesehatan Pemilu yang dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, melayani 203 pasien yang mengalami masalah kesehatan.
SEORANG petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Bandung Barat meninggal dunia setelah bertugas pada Pemilu 2024.
SAMPAI Jumat (23/2), sebanyak 514 petugas pengawas pemilu di Jawa Barat mengalami gangguan kesehatan saat bertugas. Dari jumlah itu, 16 di antaranya meninggal dunia.
Berdasarkan informasi dari keluarganya, petugas tersebut memiliki riwayat dan keturunan penyakit kejiwaan
KURANG dari 200 hari lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 yang juga tercatat sebagai pemilu serentak satu hari terbesar di dunia.
Di masa pandem seperti sekarang. Masih ada waktu bagi KPPS untuk meyakinkan warga negara, untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember.
Skrining kanker serviks bisa dilakukan menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di puskesmas.
Laporan pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2023
KEBIJAKAN penonaktifan KTP warga DKI Jakarta yang telah pindah keluar ibu kota tidak akan otomatis mematikan layanan BPJS Kesehatan.
Wapres mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
TERDAPAT sejumlah perubahan aturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Salah satunya mengenai tinjauan besaran tarif dan iuran jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan resolusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan Kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved