11 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Pemerintah Diminta Sosialisasi Lebih Awal

KEBIJAKAN penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didanai APBN mulai menimbulkan dampak di daerah.

Banyak warga baru mengetahui kepesertaan mereka tidak lagi aktif saat sudah berada di fasilitas kesehatan untuk menjalani pengobatan.

Kebijakan yang berlandaskan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 ini bertujuan untuk memutakhirkan data agar lebih tepat sasaran. Namun, eksekusi yang dinilai mendadak menyebabkan pasien, terutama penderita penyakit rutin, mengalami kepanikan.

Baca juga : Pengamat Sayangkan Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan

Peneliti sekaligus Direktur Pusat Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan (PPAK) FK-KMK UGM,Diah Ayu Puspandari menekankan pentingnya pemberitahuan yang lebih dini oleh pemerintah.

“Saya kira, kurangnya ada di komunikasi, dan karena di bulan Februari ini jumlahnya agak besar, sehingga orang-orang panik apalagi untuk pengobatan yang bersifat rutin,” ujar Diah, Selasa (10/2).

Kekeliruan Data Menyangkut Nyawa

Diah menjelaskan bahwa proses pembaruan data sebenarnya sudah berlangsung sejak 2025 untuk menyortir peserta yang meninggal, pindah domisili, atau mengalami perubahan status ekonomi.

Baca juga : DPR Minta Penonaktifan PBI BPJS Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam pelayanan kesehatan, kekeliruan data bukan sekadar masalah teknis.

“Kasus ini mengingatkan satu hal bahwa dalam pelayanan kesehatan, kekeliruan data bukan hanya sekedar masalah teknis, tetapi juga menyangkut nyawa,” tegasnya.

Ia menambahkan, rumah sakit wajib memprioritaskan penanganan bagi pasien rutin yang terdampak agar kondisi mereka tidak memburuk. “Rumah sakit itu kan sebelumnya telah memiliki data, nah pasien-pasien rutin yang tercantum di sana tetap wajib ditangani, diprioritaskan untuk diaktivasi, apalagi jika urgent. Saat ini sudah ada sekitar sekian ratus ribu kuota yang sudah terdeteksi menggunakan layanan rutin lagi," jelas Diah.

Respons Pemkab Sleman: Migrasi ke APBD

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman mencatat dampak yang signifikan. Dari total 362 ribu jiwa warga Sleman yang sebelumnya menerima PBI, tercatat sebanyak 34.143 jiwa kini mengalami penonaktifan kepesertaan pusat.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, meminta warga terdampak segera melapor ke Dinas Sosial untuk penyaringan ulang. Prioritas utama akan diberikan kepada warga yang sedang sakit dan membutuhkan penanganan segera.

"Setelah mereka mendaftar akan kami saring kembali. Kami utamakan warga yang memang punya kebutuhan sosial karena penyakit atau hal lain," kata Harda, Sabtu, di Pemkab Sleman.

Warga yang lolos penyaringan nantinya akan dialihkan kepesertaannya dari PBI APBN ke PBI yang didanai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Sleman. Harda mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus pada kelompok ekonomi terbawah.

"Kami data terlebih dahulu. Berapa uang yang nanti dibutuhkan, kami pasti usahakan. Dari data, warga Kabupaten Sleman yang masuk desil 1-5 dengan jumlah 21.000 jiwa juga dinonaktifkan,” pungkas Harda. (AU/I-1)