Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
POLRES Rokan Hulu, Provinsi Riau terus mengajak masyarakat mensukseskan Pemilu 2024. Salah satu yang ditegaskan adalah ajakan untuk masyarakat jangan segan-segan melapor jika terjadi intimidasi atas pilihan politik saat Pemilu.
Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono memberikan pesan kepada mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 dan bersama-sama menjaga keamanan agar Pemilu berlangsung aman, damai dan demokratis.
Pesan tersebut ia sampaikan dalam sela-sela kunjungannya membagikan sembako kepada warga yang terdampak banjir di Dusun Pelanduk dan Dusun Sei Kuti Jaya, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Sabtu (30/12).
Baca juga : Trending Setelah Live TikTok, Anies Baswedan Akrab Dipanggil Abah hingga Appa oleh Kpopers Gen Z
Dalam kunjungan dan sosialisasinya, Budi ditemani Pabung Kodim 0313/KPR Rokan Hulu, Mayor Inf Andri Suardi, Camat Kunto Darussalam Dedi Saputra, CDO PT Eka Dura Indonesia Ginanjar Maolid.
Baca juga : Atikoh Ganjar Safari Politik Kunjungi UMKM di Kabupaten Tegal
“Kami TNI-Polri beserta Pemda Kabupaten Rohul tetap memberikan semangat kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari meskipun bencana banjir telah berlangsung selama lebih kurang minggu. Insya Allah, musibah ini akan segera berakhir,” kata Budi.
Dalam ajakannya mensukseskan Pemilu 2024, Budi mengingatkan sesungguhnya Pemilu merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara dan karena itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, termasuk ajakan untuk tidak golput.
“Kami mohon bantuannya kepada masyarakat agar ikut serta mensukseskan Pemilu 2024. Manfaatkan hak pilih dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai ada perpecahan walaupun berbeda pilihan,” sambungnya.
Budi juga mengajak agar masyarakat bebas memilih sesuai hati nurani. Bahkan dia meminta masyarakat agar menyampaikan pengaduan jika sampai terjadi proses intimidasi atas pilihan politik masing-masing warga.
“Negara menjamin hak pilih dan kebebasan warga untuk menentukan pilihnya. Sampaikan dan laporkan jika sampai terjadi pengancaman atau intimidasi terhadap bapak/ ibu sekalian. Sekali lagi, itu hak konstitusional warga,” pungkasnya. (Z-8)
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved