Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya , Provinsi Jawa Timur, mengungkap temuan pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diduga terlibat kampanye.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar mengatakan beberapa pengurus BUMD Pemkot Surabaya yang diduga terlibat praktik kampanye.
"Kami juga rencana minta keterangan (memanggil) beberapa pengurus BUMD pemkot, terkait keterlibatan dalam praktik kampanye," kata Agil di Surabaya.
Baca juga : Pemkot Malang Larang ASN Cuti Saat Pemilu 2024
Bawaslu Surabaya juga memanggil beberapa orang yang terlibat dalam penyelenggaraan acara konser musik yang diwarnai atribut kampanye Rabu (6/12) lalu.
"Jadi mereka akan kita undang para pihak yang diduga terlibat acara bikers, Selasa kita undang pengurus BUMD yang terlibat kampanye," terangnya.
Namun begitu, Agil tak menjelaskan, keterlibatan pengurus BUMD dalam kampanye kegiatan apa. "Beda (dengan acara di Tugu Pahlawan," tandasnya.
Baca juga : PDIP Jabar Laporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi, setuju bahwa pegawai maupun pengurus BUMD juga Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh mengikuti kampanye.
"Kalau ternyata ada temuan itu, BUMD, ASN yang memang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kampanye aktif itu bisa dibuktikan, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kalau bisa berjalan lebih bagus, karena Surabaya harus terjaga suasana kondusifnya karena kepentingan saya, masyarakat jauh lebih penting dari pada pemilihan yang bisa merusak silaturahim Surabaya," beber Eri ditemui terpisah.
Ia mengaku akan menyerahkan sepenuhnya pada bawaslu. Jika terbukti ada pegawai yang melanggar, Eri juga siap memberikan sanksi.
"Segera proses, kalau berat, sampaikan saya, saya akan beri sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," tandasnya. (Z-4)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kualitas sebuah dakwaan tidak hanya diukur dari narasi delik, tetapi juga dari kejujuran dan kebersihan proses yang melahirkannya.
Perusahaan BUMN kini tak lagi mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena sepenuhnya telah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara.
Pemprov DKI Jakarta telah memetakan 30 kawasan yang akan dikembangkan sebagai Transit Oriented Development (TOD).
KEWAJIBAN kontraktor migas menawarkan participating interest (PI) sebesar 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali jadi sorotan.
WALI Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya profesionalisme dan tata kelola yang bersih dalam pengelolaan perusahaan daerah.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved