Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KALANGAN mahasiswa dan masyarakat umum kembali mengeglar aksi mimbar demokrasi sebagai bentuk penolakan terhadap dinasti politik. Setelah Jawa Timur dan Yogyakarta, sekarang giliran para mahasiswa di Sumatra Utara yang melakukan aksi protes terhadap sejumlah kebijakan tidak prorakyat dari pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Kontras Sebut Dokumen Visi-Misi Amin Memuat Dimensi HAM
Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari 23 kampus di Sumatera Utara. Mereka menggelar mimbar demokrasi di Lapangan Reformasi, UNIKA ST. Thomas, Kamis (30/11).
Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum UNIKA ST Thomas, Mujur Leonardo Manalu menegaskan bahwa Jokowi yang baru berkuasa selama sembilan tahun sudah berkhianat terhadap mahasiswa dan rakyat dengan mempertontonkan serangkaian masalah kebangsaan.
“Seperti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan, pemberangusan demokrasi, hipokritnya penegakan hukum, kapitalisasi pendidikan, perbudakan modern, hingga perampasan hak tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang masif,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima.
Baca juga:Pose Anies-Muhaimin di Kertas Suara Disebut Salam Merdeka Bung Karno
Saat ini, dilanjutkan Leonardo, mahasiswa dan rakyat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Terus menapaki cita-cita reformasi demi tegaknya demokrasi atau berbalik mengulang rezim orde baru. Pemerintahan Jokowi juga dinilai sedang mempertontonkan kesewenang-wenangan kekuasaan demi membangun politik dinasti.
Oleh karena itu, Leonardo menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berani dan kritis terhadap pemerintahan Jokowi..
“Kami mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menyatakan dengan tegas menolak politik dinasti dengan segala praktiknya. Kami juga menolak kembalinya kekuatan orde baru yang sarat dengan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM,” tandasnya. (P-3)
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Dalam Negeri mencopot Bupati Aceh Selatan memicu kritik.
Pembantaian massal 1965-1966, penembakan misterius (Petrus), tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, hingga penghilangan paksa aktivis 1997-1998.
INDONESIA ibarat bahtera besar yang dinakhodai para pemimpin andal pada tiga era berbeda.
AKTIVIS muda dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Lily Faidatin menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Presiden Kedua Soeharto tak adil bagi para korban selama masa Orde Baru
Bahkan, kata dia, negara telah mengakui adanya masalah itu melalui TAP MPR yang menyinggung praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di era Orde Baru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved