Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KALANGAN mahasiswa dan masyarakat umum kembali mengeglar aksi mimbar demokrasi sebagai bentuk penolakan terhadap dinasti politik. Setelah Jawa Timur dan Yogyakarta, sekarang giliran para mahasiswa di Sumatra Utara yang melakukan aksi protes terhadap sejumlah kebijakan tidak prorakyat dari pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Kontras Sebut Dokumen Visi-Misi Amin Memuat Dimensi HAM
Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari 23 kampus di Sumatera Utara. Mereka menggelar mimbar demokrasi di Lapangan Reformasi, UNIKA ST. Thomas, Kamis (30/11).
Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum UNIKA ST Thomas, Mujur Leonardo Manalu menegaskan bahwa Jokowi yang baru berkuasa selama sembilan tahun sudah berkhianat terhadap mahasiswa dan rakyat dengan mempertontonkan serangkaian masalah kebangsaan.
“Seperti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan, pemberangusan demokrasi, hipokritnya penegakan hukum, kapitalisasi pendidikan, perbudakan modern, hingga perampasan hak tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang masif,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima.
Baca juga:Pose Anies-Muhaimin di Kertas Suara Disebut Salam Merdeka Bung Karno
Saat ini, dilanjutkan Leonardo, mahasiswa dan rakyat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Terus menapaki cita-cita reformasi demi tegaknya demokrasi atau berbalik mengulang rezim orde baru. Pemerintahan Jokowi juga dinilai sedang mempertontonkan kesewenang-wenangan kekuasaan demi membangun politik dinasti.
Oleh karena itu, Leonardo menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berani dan kritis terhadap pemerintahan Jokowi..
“Kami mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menyatakan dengan tegas menolak politik dinasti dengan segala praktiknya. Kami juga menolak kembalinya kekuatan orde baru yang sarat dengan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM,” tandasnya. (P-3)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi
Kegagalan untuk memisahkan penegakan hukum (urusan dalam negeri) dan urusan pertahanan adalah langkah nyata membangkitkan dwifungsi TNI itu sendiri
Hariman Siregar menyampaikan bahwa pertemuan mereka hari ini memiliki kesamaan tanggal dengan jatuhnya Soeharto dari Presiden ke-2.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti, pemerintah saat ini justru menempatkan terduga pelanggar HAM berat pada posisi strategis di lingkaran elite dan politik nasional.
Program Unggulan Orde Baru untuk Ekonomi Nasional. Jelajahi program Orde Baru, stabilisasi ekonomi, Repelita, dan dampaknya bagi pembangunan nasional Indonesia.
SARIKAT Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) menyayangkan ngototnya DPR dan pemerintah dalam upaya melakukan revisi UU TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved