Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Safrizal ZA sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Velix Vernando Wanggai sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan. Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Penjabat Gubernur. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/11).
Adapun Safrizal merupakan pejabat tinggi madya di Kemendagri. Dia menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri. Sedangkan Velix menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI.
Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan pelantikan itu merupakan proses penyegaran yang diharapkan menghasilkan dinamika dan energi baru di kedua provinsi tersebut. Selain itu, hal tersebut merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.
Baca juga: Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Heru Budi demi Tuntaskan Masalah Ibu Kota
“Saya berharap banyak rekan-rekan penjabat akan dapat menjalankan tugas, yang pertama adalah mengisi kekosongan karena berakhirnya masa jabatan yang lama. Kemudian running operasional pemerintahan tetap berjalan, politik dan pemerintahan di daerah tetap bisa stabil,” ujar Mendagri.
Dirinya berpesan, kedua Pj gubernur itu dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi atensi di tingkat nasional, seperti kemiskinan ekstrem, inflasi, stunting, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Di samping itu, kedua Pj gubernur itu juga diminta mengatasi permasalahan di tingkat lokal. Hal itu seperti masalah lingkungan di Kepulauan Babel dan stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Selain itu, keduanya juga diminta untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: Insentif Fiskal Beri Andil dalam Tingkatkan Kinerja Daerah
“Saya berharap untuk masalah Pilkada, tolong untuk 2 provinsi ini, Bapak-Bapak Penjabat Gubernur segera koordinasikan dengan bupati dan wali kota masing-masing menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” imbuhnya.
Menurut Mendagri, belum semua daerah menyelesaikan NPHD kepada KPU daerah, Bawaslu daerah, maupun TNI/Polri. Dia menjelaskan, untuk keperluan Pemilu, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), anggarannya berasal dari biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sedangkan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada kesempatan yang sama, Mendagri secara khusus meminta Pj gubernur berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelesaikan persoalan di provinsi.
Mendagri juga menyampaikan terima kasih kepada Suganda Pandapotan Pasaribu dan Nikolaus Kondomo yang telah melaksanakan tugas dengan baik di kedua provinsi tersebut.
“Dan selamat bertugas kepada Bapak Safrizal di tempat yang baru, Ibu (Safriati Safrizal) tolong didukung. Dan juga Pak Velix, selamat untuk bertugas kembali di Tanah Papua. Mudah-mudahan bisa membawa suasana baru, energi baru, dan membawa percepatan pembangunan Papua,” tandas Mendagri. (RO/Z-1)
Keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap keberadaan dokumen penting yang menjadi dasar penetapan 4 pulau masuk wilayah Aceh
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
Mensesneg dan Mendagri melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Selasa (17/6).
Langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi catatan buruk bagi Mendagri Tito Karnavian
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta menjatuhkan sanksi kepada anak buahnya, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, akibat polemik kepemilikan empat pulau Aceh dan Sumut
PENGAMAT politik dari Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berhasil membawa provinsinya menjadi contoh kemajuan daerah di Tanah Air.
Selain Minahasa Utara yang tengah bersiap diri menjadi tuan rumah yang baik, isu skala eskalasi bursa calon Ketua Umum Apkasi juga jadi bagian dinamika organisasi.
SUASANA Gedung Sate memuncak penuh semangat ketika pawai kemenangan Persib Bandung berlangsung meriah, Minggu (25/5) siang.
PELANTIKAN gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia berlangsung, termasuk enam gubernur di wilayah Papua. Realitas politik ini menandai babak baru bagi Papua.
Kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.
Penyambutan yang sederhana itu akan bernuansa Betawi. Kemudian, usai penyambutan, Pramono dan Rano Karno akan melakukan serah terima jabatan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved