Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RATUSAN pimpinan buruh berbagai tingkatan baik dari Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh termasuk Pengurus Tingkat Perusahaan di Jambi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan AMIN (Anies Basweda-Muhaimin Iskandar) dengan membentuk Poros Buruh Untuk Perubahan, Jumat sore (10/10).
Menurut Don Fredy yang dinobatkan sebagai Koordinator Poros Buruh di Jambi, hampir semua Konfederasi dan Federasi Buruh di Jambi menyatakan bergabung.
"Anggota dari seluruh Federasi dan Konfederasi Buruh yang bergabung ini ya puluhan ribu buruh dan mereka semua siap untuk jadi relawan yang militan untuk memenangkan AMIN secara mutlak di Jambi", tegas Don Fredy yang juga Ketua PD FSP Pertanian Perkebunan KSPSI Jambi.
Baca juga: Deklarasi ProAmin, Mantan Menag: Pasangan Anies-Muhaimin Bisa Bawa Perubahan
Sebelum deklarasi, para Pimpinan Federasi dan Konfederasi Buruh di Jambi memeriksa rekam jejak semua pasangan termasuk Pasangan AMIN sekaligus mendalami visi perubahan yang ditawarkan.
Abai Terhadap Nasib Para Buruh
Dari pendalaman itu maka disepakati bahwa kaum buruh di Jambi tidak ingin melanjutkan kebijakan perburuhan pemerintahan Joko Widodo yang sangat abai terhadap nasib buruh terutama dengan lahirnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang membonsai kesejahteraan buruh.
Baca juga: Elektabilitas Anies-Muhaimin Naik Signifikan
"Dua pasangan yang lain kan ingin melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. Jadi kaum buruh di Jambi secara bulat memastikan kemenangan AMIN karena pasangan ini akan merevisi atau bahkan mencabut terlebih dulu UU Omnibuslaw Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) itu dan kemudian mendialogkan lagi dengan buruh untuk perbaikan-perbaikan," pungkas Don Fredy. (RO/S-4)
Sebagian pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran laktasi atau menyusui ditempat kerja. Bagaimana solusinya?
Aksi para buruh itu membuat arus lalu-lintas di Jalan Veteran arah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan.
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Mereka menolak Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang Pengupahan dijadikan landasan bagi penghitungan kenaikan upah buruh pada 2024.
Pihaknya menolak UMP yang baru saja diumumkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena formulasi kenaikan UMP menggunakan PP 51 tahun 2023.
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Program kuliah online bisa menjadi alternatif cara bagi para pekerja untuk meraih gelar sarjana. Seperti apa prosesnya?
Peneliti kedokteran Universitas Indonesia Ray Wagiu Basrowi menyampaikan pentingnya penyediaan dukungan konselor laktasi di tempat kerja
BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.
Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November memberikan libur nasional bagi siswa sekolah dan mengatur hak-hak pekerja.
Syarat bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta untuk mendapatkan bantuan pemerintah, senilai Rp600 ribu rupiah per bulan.
Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menganggap wajar para pekerja dan pengusaha tempat hiburan melakukan demonstrasi kemarin di Balai Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved