Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN pimpinan buruh berbagai tingkatan baik dari Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh termasuk Pengurus Tingkat Perusahaan di Jambi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan AMIN (Anies Basweda-Muhaimin Iskandar) dengan membentuk Poros Buruh Untuk Perubahan, Jumat sore (10/10).
Menurut Don Fredy yang dinobatkan sebagai Koordinator Poros Buruh di Jambi, hampir semua Konfederasi dan Federasi Buruh di Jambi menyatakan bergabung.
"Anggota dari seluruh Federasi dan Konfederasi Buruh yang bergabung ini ya puluhan ribu buruh dan mereka semua siap untuk jadi relawan yang militan untuk memenangkan AMIN secara mutlak di Jambi", tegas Don Fredy yang juga Ketua PD FSP Pertanian Perkebunan KSPSI Jambi.
Baca juga: Deklarasi ProAmin, Mantan Menag: Pasangan Anies-Muhaimin Bisa Bawa Perubahan
Sebelum deklarasi, para Pimpinan Federasi dan Konfederasi Buruh di Jambi memeriksa rekam jejak semua pasangan termasuk Pasangan AMIN sekaligus mendalami visi perubahan yang ditawarkan.
Abai Terhadap Nasib Para Buruh
Dari pendalaman itu maka disepakati bahwa kaum buruh di Jambi tidak ingin melanjutkan kebijakan perburuhan pemerintahan Joko Widodo yang sangat abai terhadap nasib buruh terutama dengan lahirnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang membonsai kesejahteraan buruh.
Baca juga: Elektabilitas Anies-Muhaimin Naik Signifikan
"Dua pasangan yang lain kan ingin melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. Jadi kaum buruh di Jambi secara bulat memastikan kemenangan AMIN karena pasangan ini akan merevisi atau bahkan mencabut terlebih dulu UU Omnibuslaw Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) itu dan kemudian mendialogkan lagi dengan buruh untuk perbaikan-perbaikan," pungkas Don Fredy. (RO/S-4)
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Banyak pekerja tetap memaksakan diri menjalani aktivitas normal meski kondisi tubuh dan pikiran mereka sebenarnya sudah berada di bawah tekanan hebat.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Masalah tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran normatif ketenagakerjaan
Generasi Z terbukti menjadi kelompok paling rentan di lingkungan kerja, dengan 91% di antaranya kerap menghadapi tantangan kesehatan mental dan 35% mengalami depresi.
Simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakatnya di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved