Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta dugaan pengerahan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu untuk dibuktikan. Sebagai tudingan serius, Bawaslu tak ingin hal itu berujung seperti berita bohong soal 7 kontainer pembawa surat suara tercoblos pada Pemilu 2019 lalu.
Menurut Bagja, pembuktian atas dugaan itu diperlukan untuk menghindari indikasi ketidaknetralan aparat kepolisian. Bukti yang dibutuhkan antara lain siapa pihak yang mengungkap hal tersebut dan yang memerintahkan untuk pemasangan baliho bakal capres-cawapres Pemilu Presiden 2024.
Baca juga: Namanya Dicoret dari DCT, Irman Gusman Mengadu ke Bawaslu
"Dibuktikan saja sumber internalnya siapa? Biar kita tahu. Jangan sampai kemudian, ini sumbernya dari dalam, dalam mana? Dalam kandang? Kan enggak jelas," kata Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/11).
Ia meyakini di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri dapat menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, jika tudingan pengerahan aparat dalam pemasangan baliho bakal capres-cawapres tertentu terbukti, Bagja menyebutnya sebagai hal serius.
Baca juga: Bawaslu Harus Turun Tangan Periksa Baliho Prabowo-Gibran
"Perintahnya bagaimana? Kalau tertulis, ya, gila namanya. Oh itu jelas pelanggaran dan kita akan perkarakan kalau itu. Kami akan usut tuntas kalau terjadi demikian," pungkasnya.
Sebelumnya, Media Indonesia memberitakan dugaan pengerahan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jember, Jawa Timur. Menurut sumber Media Indonesia, pemasangan baliho pasangan tersebut dilakukan setiap hari sekitar pukul 01.00 atau 02.00 WIB.
(Z-9)
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Sayangnya, ada sejumlah pihak yang sudah tidak sabar dan bernafsu untuk meraih jabatan dan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang begitu mudah dibaca masyarakat.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk dalam 6 besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di angka 2,7%.
Sosok ideal cawapres yang berasal dari kalangan anak muda yang tidak menyalahi aturan hukum.
Aktivis HAM Natalius Pigai jawab tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal politik identitas
PENUTUPAN jalan sementara telah dilakukan kepolisian di sekitar Gedung MK hari ini jelang berlangsungnya sidang pembacaan putusan MK gugatan soal batas usia capres dan cawapres hari ini.
Acara ini yang dimeriahkan oleh ribuan peserta yang bersemangat, berhasil menciptakan momen kebersamaan dan kegembiraan yang tak terlupakan.
Acara itu menjadi momentum special untuk bersilahturahmi dengan santri dan masyarakat Kota Depok.
Para relawan tenaga medis dan farmasi memperingatinya bersama rakyat dengan membagikan 100 kuntum mawar kepada masyarakat umum di sekitar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved