Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Punya 50 Juta Penduduk, Jawa Barat Butuh Transportasi Massal

Sugeng Sumariyadi
20/10/2023 20:15
Punya 50 Juta Penduduk, Jawa Barat Butuh Transportasi Massal
Kereta cepat melintasi setibanya di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.(Antara/Raisan Al Farisi)

DENGAN jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa, Provinsi Jawa Barat membutuhkan transformasi angkutan massal. Pengembangannya yang andal dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi masalah kemacetan lalu-lintas.

"Jawa Barat sudah waktunya menerapkan konsep aglomerasi, sehingga kemacetan dan kepadatan akibat dari urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat diturunkan. Aglomerasi harus terintegrasi antardaerah dan angkutan," ungkap Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dalam sebuah seminar di Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/10)

Dengan aglomerasi, lanjut dia, nantinya angkutan bisa terintregrasi antar bis, LRT sampai kereta cepat.

Baca juga : Presiden: Semua Transportasi Publik Harus Terintegrasi Satu Sama Lain

Untuk itu, angkutan massal membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Kita harus siapkan dulu untuk bisa menarik atau menyarankan masyarakat menggunakan  transportasi publik," katanya.

Bey mengakui transportasi massal membutuhkan perencanaan yang baik, termasuk kebijakan skema pola pergerakan, sistem pembiayaan, manajemen pendapatan, pengembangan kawasan berorientasi transit serta digitalisasi transportasi. "Saya yakin kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan."

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Jabar A Koswara memaparkan di Jabar terdapat tiga metropolitan, yakni Bandung Raya, Bodebek dan Cirebon Raya. Layanan lalu-lintas di ketiga metropolitan itu sudah lintas kabupaten kota.

"Perlu sebuah regulasi yang memayungi kerja sama antar daerah di aglomerasi perkotaan. Saat ini yang menjadi persoalan utama adalah menjamin keberlanjutan dari angkutan tersebut sehingga perlu sebuah terobosan dan kebijakan, khususnya penguatan pembiayaan," ujarnya. (Z-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Zubaedah Hanum
Berita Lainnya