Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DENGAN jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa, Provinsi Jawa Barat membutuhkan transformasi angkutan massal. Pengembangannya yang andal dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi masalah kemacetan lalu-lintas.
"Jawa Barat sudah waktunya menerapkan konsep aglomerasi, sehingga kemacetan dan kepadatan akibat dari urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat diturunkan. Aglomerasi harus terintegrasi antardaerah dan angkutan," ungkap Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dalam sebuah seminar di Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/10)
Dengan aglomerasi, lanjut dia, nantinya angkutan bisa terintregrasi antar bis, LRT sampai kereta cepat.
Baca juga : Presiden: Semua Transportasi Publik Harus Terintegrasi Satu Sama Lain
Untuk itu, angkutan massal membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Kita harus siapkan dulu untuk bisa menarik atau menyarankan masyarakat menggunakan transportasi publik," katanya.
Bey mengakui transportasi massal membutuhkan perencanaan yang baik, termasuk kebijakan skema pola pergerakan, sistem pembiayaan, manajemen pendapatan, pengembangan kawasan berorientasi transit serta digitalisasi transportasi. "Saya yakin kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan."
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Jabar A Koswara memaparkan di Jabar terdapat tiga metropolitan, yakni Bandung Raya, Bodebek dan Cirebon Raya. Layanan lalu-lintas di ketiga metropolitan itu sudah lintas kabupaten kota.
"Perlu sebuah regulasi yang memayungi kerja sama antar daerah di aglomerasi perkotaan. Saat ini yang menjadi persoalan utama adalah menjamin keberlanjutan dari angkutan tersebut sehingga perlu sebuah terobosan dan kebijakan, khususnya penguatan pembiayaan," ujarnya. (Z-4)
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Setiap rencana pembangunan trotoar kini melalui proses negosiasi dan evaluasi yang ketat.
Menurut Arief, tingkat hunian gedung-gedung perkantoran grade AS sepanjang jalur MRT fase 1 mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan gedung-gedung di luar jalur MRT.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi meluncurkan sistem pembayaran QRIS Tap di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada Kamis (4/12).
Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di tanah air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved