Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DENGAN jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa, Provinsi Jawa Barat membutuhkan transformasi angkutan massal. Pengembangannya yang andal dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi masalah kemacetan lalu-lintas.
"Jawa Barat sudah waktunya menerapkan konsep aglomerasi, sehingga kemacetan dan kepadatan akibat dari urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat diturunkan. Aglomerasi harus terintegrasi antardaerah dan angkutan," ungkap Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dalam sebuah seminar di Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/10)
Dengan aglomerasi, lanjut dia, nantinya angkutan bisa terintregrasi antar bis, LRT sampai kereta cepat.
Baca juga : Presiden: Semua Transportasi Publik Harus Terintegrasi Satu Sama Lain
Untuk itu, angkutan massal membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Kita harus siapkan dulu untuk bisa menarik atau menyarankan masyarakat menggunakan transportasi publik," katanya.
Bey mengakui transportasi massal membutuhkan perencanaan yang baik, termasuk kebijakan skema pola pergerakan, sistem pembiayaan, manajemen pendapatan, pengembangan kawasan berorientasi transit serta digitalisasi transportasi. "Saya yakin kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan."
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Jabar A Koswara memaparkan di Jabar terdapat tiga metropolitan, yakni Bandung Raya, Bodebek dan Cirebon Raya. Layanan lalu-lintas di ketiga metropolitan itu sudah lintas kabupaten kota.
"Perlu sebuah regulasi yang memayungi kerja sama antar daerah di aglomerasi perkotaan. Saat ini yang menjadi persoalan utama adalah menjamin keberlanjutan dari angkutan tersebut sehingga perlu sebuah terobosan dan kebijakan, khususnya penguatan pembiayaan," ujarnya. (Z-4)
Dishub Jawa Barat pasang 14.000 lampu jalan dengan teknologi LCU jelang mudik Lebaran 2026. Tim URC siap pantau APJ untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
BMKG peringatkan potensi hujan lebat, kilat, dan angin kencang di Jawa Barat pada 4-10 Maret 2026. Waspada bencana hidrometeorologi di wilayah Jabar.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2026
SEBANYAK 60 Posko Piket Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Posko itu bisa dijadikan tempat beristirahat, minum atau menggunakan toilet selama mudik lebaran 2026.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Mobilitas bukan sekadar memindahkan orang dari satu titik ke titik lain. Mobilitas adalah tentang siapa saja yang bisa ikut dalam perjalanan itu.
Seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai menggunakan kartu uang elektronik
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Ia menekankan kesiapan armada menjadi kunci agar layanan berjalan efektif sejak awal operasional.
PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta resmi menambah opsi pembelian tiket melalui aplikasi GoPay.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved