Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Garut Rudy Gunawan menyatakan semua pihak masyarakat, aparat keamanan, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik harus solid untuk menyukseskan Pemilu 2024 agar berjalan lancar, damai, dan aman di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
"Kita semua total mulai stakeholder ya, bukan hanya TNI, Polri, tetapi semua, termasuk penyelenggara, partai politik, masyarakat, pemerintah daerah. Pak Kapolri minta dalam keadaan yang solid dan itu adalah kunci keberhasilan," kata Bupati saat kegiatan gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 di Alun-alun Garut, Selasa (17/10), seperti dilansir dari Antara.
Ia menuturkan pemerintah daerah bersama aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI ataupun instansi lainnya berupaya untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan sukses.
Upaya menjaga keamanan pemilu itu, kata dia, dengan mengerahkan personel gabungan untuk menjaga keamanan, sehingga pesta demokrasi berjalan lancar. Rudy menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dari seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan lancar.
Baca juga: ASN Yogyakarta Harus Jaga Netralitas Demi Wujudkan Pemilu Damai di Ruang Digital
"Bagaimana hal yang berhubungan dengan pemetaan menangani dan lain sebagainya, itu teknis di bawah koordinasi kepolisian (Polres Garut)," katanya.
Ia berharap tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Garut untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2024 bisa tinggi dengan target sebesar 78 persen.
"Target 78 persen masyarakat Kabupaten Garut dapat berpartisipasi pada pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," katanya.
Kepala Kepolisian Resor Garut AKB Rohman Yonky Dilata menyampaikan pihaknya mengerahkan 2/3 dari seluruh personel yang ada di Polres Garut, ditambah personel TNI dan pemerintah daerah dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Garut.
Baca juga: Santri dan Milenial Garut Dukung Gibran sebagai Cawapres
Teknis pengamanan yang dilakukan kepolisian, kata dia, melaksanakan pengamanan sesuai dengan tahapan yang telah dibuat, termasuk di antaranya melakukan operasi menjaga ketertiban umum, dan juga memastikan pengamanan penyaluran surat suara ataupun gudang penyimpanan logistik KPU Garut.
"Kesigapan, kesiapsiagaan, kewaspadaan ini sangat-sangat kita perlukan, tadi yang Pak bupati sampaikan kuncinya adalah soliditas," katanya. (Z-6)
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
Jalan penghubung itu ambles sepanjang 50 meter
JEMBATAN gantung Cimanisan, Kecamatan Pendeuy, Kabupaten Garut, Jawa Barat ambruk akibat luapan dan derasnya air Sungai Cikaengan.
Secara komulatif sejak 2004 hingga 2025 tercatat ada 1.806 kasus dengan angka kematian 470 meninggal dunia.
"Kasus DBD yang terjadi pada awal bulan Januari hingga September 2025 selama ini mengalami peningkatan, karena masyarakat masih abai membersihkan lingkungan sekitar."
Gempa Garut tersebut terjadi sekitar pukul 15:24 WIB yang berlokasi di 140 kilometer barat daya dari Kabupaten Garut, atau tepatnya ada di kedalaman 13 kilometer laut.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved