Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BUPATI Garut Rudy Gunawan menyatakan semua pihak masyarakat, aparat keamanan, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik harus solid untuk menyukseskan Pemilu 2024 agar berjalan lancar, damai, dan aman di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
"Kita semua total mulai stakeholder ya, bukan hanya TNI, Polri, tetapi semua, termasuk penyelenggara, partai politik, masyarakat, pemerintah daerah. Pak Kapolri minta dalam keadaan yang solid dan itu adalah kunci keberhasilan," kata Bupati saat kegiatan gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 di Alun-alun Garut, Selasa (17/10), seperti dilansir dari Antara.
Ia menuturkan pemerintah daerah bersama aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI ataupun instansi lainnya berupaya untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan sukses.
Upaya menjaga keamanan pemilu itu, kata dia, dengan mengerahkan personel gabungan untuk menjaga keamanan, sehingga pesta demokrasi berjalan lancar. Rudy menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dari seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan lancar.
Baca juga: ASN Yogyakarta Harus Jaga Netralitas Demi Wujudkan Pemilu Damai di Ruang Digital
"Bagaimana hal yang berhubungan dengan pemetaan menangani dan lain sebagainya, itu teknis di bawah koordinasi kepolisian (Polres Garut)," katanya.
Ia berharap tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Garut untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2024 bisa tinggi dengan target sebesar 78 persen.
"Target 78 persen masyarakat Kabupaten Garut dapat berpartisipasi pada pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," katanya.
Kepala Kepolisian Resor Garut AKB Rohman Yonky Dilata menyampaikan pihaknya mengerahkan 2/3 dari seluruh personel yang ada di Polres Garut, ditambah personel TNI dan pemerintah daerah dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Garut.
Baca juga: Santri dan Milenial Garut Dukung Gibran sebagai Cawapres
Teknis pengamanan yang dilakukan kepolisian, kata dia, melaksanakan pengamanan sesuai dengan tahapan yang telah dibuat, termasuk di antaranya melakukan operasi menjaga ketertiban umum, dan juga memastikan pengamanan penyaluran surat suara ataupun gudang penyimpanan logistik KPU Garut.
"Kesigapan, kesiapsiagaan, kewaspadaan ini sangat-sangat kita perlukan, tadi yang Pak bupati sampaikan kuncinya adalah soliditas," katanya. (Z-6)
Gempa Garut tersebut terjadi sekitar pukul 15:24 WIB yang berlokasi di 140 kilometer barat daya dari Kabupaten Garut, atau tepatnya ada di kedalaman 13 kilometer laut.
Saat ini lebih dari 60 ribu jemaah Indonesia telah tiba di Madinah. Ada sekitar 5.000 lainnya bergeser ke Mekkah.
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengikuti panen raya padi serentak 14 Provinsi yang digelar secara daring bersama Presiden Prabowo Subianto.
Pemkab Garut melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut mengeluarkan maklumat kepatuhan masyarakat pada Bulan Suci Ramadhan.
Dampak pergerakan tanah tidak hanya merusak sekolah, tapi rumah yang ditempati warga mengalami kerusakan.
Pengamanan difokuskan pada libur panjang mulai 26 hingga 29 Januari 2025 hingga mencakup libur Isra Mikraj dan tahun baru Imlek.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved