Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MARINE Stewardship Council (MSC) berkolaborasi dengan Aruna, pionir integrated fisheries commerce di Indonesia, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perikanan Tingkat 1 di Balikpapan, Kalimantan Timur pada September 2023. Bimtek tersebut berfokus pada bidang fisheries yang ditujukan bagi pemangku kepentingan lintas disiplin, termasuk MSC, Aruna, WWF, badan pemerintahan tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, nelayan, peneliti, dan akademisi terkait.
“Kami mendukung pengajuan sertifikasi MSC yang dilakukan oleh Aruna karena inisiatif ini merupakan awal yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas ketertelusuran hasil perikanan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Harapan kami, program ini dapat mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan mengoptimalkan legalitas kapal penangkapan ikan," ungkap Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Idnillah pada sesi pembukaan acara.
Bukan hanya sebagai tindak lanjut dari hasil pra penilaian untuk sertifikasi rajungan di perairan Kalimantan Timur, rangkaian acara yang berlangsung selama dua hari tersebut juga bertujuan untuk menegaskan komitmen Aruna dalam menerapkan praktik sustainable fisheries. Sebagai mitra utama Aruna di proyek ini, MSC sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang mengatasi permasalahan perikanan tidak berkelanjutan dan menjaga pasokan makanan hasil laut bagi generasi mendatang.
Baca juga: KKP Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung
Fisheries Manager Indonesia and Southeast Asia, Anthony Alvin pun menyatakan bahwa Bimtek Perikanan Tingkat 1 ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para pemangku kepentingan mengenai sertifikasi MSC dan Program Perbaikan Perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP). MSC, Aruna, dan para pemangku kepentingan, terutama ujung tombak industri perikanan, yakni para nelayan, juga ikut terlibat dalam agenda ini.
“Konsep rencana aksi yang pragmatis dan konsisten pun telah disepakati oleh panel konsultatif yang dibentuk. Memang harus 360°—semua harus terlibat, sehingga praktik dan manajemen perikanan yang benar dan efektif pun dapat terwujud secara nyata," ujarnya.
Baca juga: Danau Maninjau Tercemar, Hasil Tangkapan Para Nelayan Berkurang
Bimtek tersebut kemudian diikuti dengan agenda rapat pemangku kepentingan yang membahas tentang perbaikan pendataan dan pengawasan terhadap praktik penangkapan perikanan, khususnya rajungan. Pada rapat yang dimoderatori oleh Sukron Alfi Rintiantoto selaku Capture Fisheries Specialist WWF Indonesia, terbentuklah struktur Pengurus Pengelolaan Rajungan Kalimantan Timur. Aruna dan para pemangku kepentingan menyusun rencana kerja yang dapat dijadikan patokan untuk memantau, mengevaluasi strategi pengelolaan, dan mengidentifikasi isu material yang harus diatasi. Pemangku kepentingan terdiri dari DKP Provinsi Kalimantan Timur, Diskan Penajam Paser Utara, DP3 Balikpapan, BKIPM Kelas I Balikpapan, Stasiun SDKP Tarakan, Pusriskan BRIN, nelayan binaan Aruna, dan WWF Indonesia.
"Kami percaya bahwa tahap pre-assessment untuk memperoleh sertifikasi MSC yang saat ini tengah Aruna jalani, harus terus diimbangi dengan langkah-langkah nyata untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Dengan adanya bimtek ini, Aruna berharap agar pentingnya sertifikasi internasional pada produk seafood khususnya, dapat semakin diketahui oleh masyarakat luas. Dengan demikian, akses menuju pasar yang lebih luas pun dapat terjamin secara berkelanjutan," ungkap Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna, Utari Octavianty. (Z-7)
PSSI resmi menunjuk Jawa Timur sebagai tuan rumah Piala AFF U17 2026 karena fasilitas stadion di Kaltim belum siap.
Peringatan dini dikeluarkan karena pasang laut bisa menyebabkan tambak ikan maupun tambak garam terendam air laut, terlebih jika disertai dengan ombak
IKN untuk pertama kalinya menjadi lokasi rukyatul hilal penentuan 1 Ramadan 1447 H. BMKG Kaltim menyebut hilal belum terlihat karena masih di bawah ufuk.
Di tengah tekanan deforestasi, perubahan iklim, dan tuntutan pasar terhadap komoditas berkelanjutan pemerintah dan pelaku usaha kehutanan mulai menggeser paradigma pengelolaan hutan.
KLH/BPLH menyegel dua perusahaan di Kutai Kartanegara, Kaltim, yang diduga mencemari sungai dan berkontribusi terhadap tekanan terhadap populasi Pesut Mahakam.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved