Pengamat Kebijakan Publik UGM: LaporGub Efektif Atasi Keluhan Masyarakat

PENGAMAT kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kumorotomo, mengatakan 'LaporGub' sebagai terobosan yang bagus untuk menampung aspirasi dan keluhan warga di Jawa Tengah (Jateng) secara langsung. 

LaporGub, sistem yang diciptakan Ganjar Pranowo untuk menampung dan mengatasi persoalan yang dilaporkan masyarakat kepada gubernur sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan di tingkat provinsi.

“Ya. LaporGub! bagus sebagai upaya untuk menampung aspirasi dan keluhan warga di Jateng secara langsung,” kata Prof Kumoro saat dihubungi Senin (25/9).

Baca juga: Nilai Pelajaran Jelek, Siswa di Demak Aniaya Guru

Ia menekankan, laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Selain itu, yang harus ditekankan pada sistem LaporGub! adalah melacak kebenaran laporan yang dilayangkan masyarakat, tanggapan serius dari gubernur, serta ditindaklanjuti secara cepat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

LaporGub memang disiapkan untuk menindaklanjuti aduan secara cepat dan tepat.

Baca juga: Pj. Gubernur Sultra Ajak Perusahaan Tambang Peka terhadap Masyarakat di Wilayahnya

“Yang dimaksud ‘ditindaklanjuti’ sebagian besar bukan sekadar ditanggapi atau dijawab dengan waktu respon yang cepat. Namun yang lebih diperlukan adalah upaya untuk menangani masalah yang diadukan, dilacak kebenarannya, ditanggapi secara serius, dan ditindaklanjuti melalui OPD yang relevan,” paparnya.

Disampaikan lebih lanjut, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kontak pemerintah dengan warga (government to citizens) sekarang ini sangat mudah dilakukan. 

“Tetapi apakah itu akan memperbaiki kualitas layanan oleh pemerintah, masih bisa 'Ya', bisa juga 'Tidak'. Kuncinya adalah ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang nyata,” tegasnya.

Disebutkan, kanal aduan masyarakat semacam LaporGub saat ini banyak diterapkan di provinsi maupun kabupaten/kota di luar Jateng. Misalnya, di Jawa Barat, Kota Yogyakarta, Kota Bengkulu, dan daerah lainnya.

“Di Pemprov Jawa Barat ada kanal aduan publik melalui (JSP) Jabar Smart Province, di Pemkot Jogja ada UPIK (Unit Pengaduan, Informasi, dan Keluhan). Juga di banyak provinsi, kabupaten dan kota lainnya. Di kota Bengkulu, misalnya, Walikota dan Wakil Walikota menyebarkan nomor WA pribadinya,” ucap dia.

Diketahui, Data GRMS menunjukkan, sejak 2014 hingga Juli 2023, aplikasi laporan pengaduan online LaporGub! sudah menerima sebanyak 126.289 aduan. Laporan-laporan yang masuk kemudian direspon secara cepat dan ditelusuri kebenarannya.

Selanjutnya, Ganjar meminta OPD terkait untuk menyelesaikan persoalan yang telah dilaporkan masyarakat. Masyarakat yang melapor juga bisa melacak hingga sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Pada versi LaporGub! V.2.0 yang terbaru, bahkan sudah dilengkapi kemampuan analisis memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Melalui terobosan ini, Pemprov Jateng bisa mengevaluasi kinerja masing-masing dinas. Ganjar berharap, LaporGub! bisa menjadi legacy yang bisa terus dimanfaatkan masyarakat Jawa Tengah. (Z-7)