Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Badan Pangan Nasional Indonesia (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah akan membanjiri beras kepada keluarga penerima bantuan (KPM) bansos dalam tiga bulan ke depan.
Hal ini disampaikan Prasetyo Adi usai memberikan penghargaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada pemerintah daerah, komunitas dan badan usaha atau asosiasi di Intercontinental Hotel Jimbaran Bali, 15 September 2023.
Jumlah beras yang akan dibagikan sebanyak 640 ribu ton atau senilai Rp 8 triliun yang akan membanjiri masyarakat penerima bantuan. Ada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.
Baca juga : Pedagang Diminta tidak Jual Beras SPHP di Marketplace
"Ini adalah bagian dari instruksi presiden agar gerakan pangan murah terus digalakan. Jadi dalam tiga bulan kedepan semua keluarga penerima bantuan diberikan beras per bulan sebanyak 10 kilogram," ujarnya.
Menurut dia, sekitar 4.500 ton beras saat ini sudah siap didistribusi melalui Pasar Cipinang, Jakarta. "Ini perintah Presiden bahwa semua pasar tradisional, pasar modern harus dibanjiri beras," cetusnya lagi.
Baca juga : Kenaikan Harga Beras Rawan Dipolitisasi
Arief mengatakan, penguatan kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pangan hari ini antara lain El Nino yang berdampak pada produksi pangan, kondisi geopolitik yang memengaruhi arus distribusi dan perdagangan pangan antarnegara, dan disparitas harga pangan antarwilayah.
Karena itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melakukan penguatan kolaborasi stakeholder pangan di seluruh wilayah. Untuk itu, kata Kepala Bapanas, SPHP Award menjadi momentum yang baik.
Sebab, seluruh stakeholders yang menjaga pangan dari hulu hingga ke hilir, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, BUMN, BUMD pangan, seluruh asosiasi pangan, semuanya hadir bersama dengan tekad yang bulat untuk memperkuat sinergi bersama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, inflasi pangan, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha pangan petani dan peternak.
Arief menyebut, pengendalian inflasi merupakan tantangan bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Inflasi nasional pada bulan Agustus 2023 sebesar 3,27% (y-on-y) relatif lebih baik dari negara-negara lain.
"Namun demikian, Bapak Presiden Joko Widodo berpesan untuk tidak cepat berpuas diri, tantangan kita ke depan adalah menjaga inflasi sampai dengan akhir tahun 2023 dan menjelang peak season di momen Pemilu dan Idul Fitri tahun 2024. Tantangan fenomena el-nino juga harus kita antisipasi dan mitigasi bersama," ujarnya.
Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras 856 enumerator dan 34 Penganggung jawab di setiap Provinsi dalam membantu kami mengumpulkan data harga pangan di daerah. "Sehingga strategi dan kebijakan yang dibuat sudah berdasarkan data," tambah Arief.
Arief menyebut berbagai langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan telah dan sedang dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah, Penyaluran Beras SPHP, Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan, dan Fasilitasi Distribusi Pangan.
Serangkaian langkah aksi ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar betul-betul serius dalam mengantisipasi
gangguan pasokan dan harga pangan.
"Karena itu, salah satunya yang kita lakukan merespon kenaikan harga beras di pasaran, bersama Bulog menggelontorkan beras dengan mengisi Pasar Induk Beras Cipinang, untuk tahap awal ini kita akan guyur beras medium SPHP ini mencapai 4.500 ton," ujarnya.
Guyuran beras medium SPHP yang dimulai pekan ini menunjukkan perkembangan dengan tren harga beras yang mulai menurun. Berdasarkan Panel Harga Pangan per 15 September 2023, harga rata-rata beras medium secara nasional mengalami penurunan 0.08%, pada hari yang sama Info Pangan Jakarta mencatat harga rata-rata beras medium di Jakarta mengalami penurunan 1,1%.
"Hal ini kita apresiasi kepada semua stakeholder dan tentunya kita berharap bahwa tren harga beras di tingkat konsumen ini menuju tingkat kewajaran, namun memang kita juga akan melihat keseimbangan harga di tiga lini juga tetap terjaga yaitu di produsen, pedagang, dan konsumen," papar Arief.
Adapun dalam SPHP Award ini terdapat 12 kategori penerima yaitu Enumerator Produsen Terbaik, Enumerator Konsumen Terbaik, PJ Panel Provinsi Terbaik, GPM Provinsi Terbaik, GPM Kabupaten/Kota Terbaik, FDP Provinsi Terbaik, Pelaku Komoditas Terbaik untuk Beras, Cabai, Bawang Merah, Jagung, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Minyak Goreng, Dukungan BUMD pada kegiatan SPHP Terbaik, Koperasi/Poktan/Gapoktan Terbaik, Institusi Pengawasan Kegiatan SPHP Terbaik, Provinsi Pelaksana SPHP Terbaik, dan Kabupaten/Kota Inflasi Terendah. (Z-4)
TINGGINYA harga beras saat ini, tak begitu saja dinikmati oleh para petani di Purwakarta Jawa Barat, yang terbebani dengan harga pupuk dan obat pertanian yang mahal.
DALAM rangkaian kunjungan kerja di Majene, Sulawesi Barat, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turut memantau jalannya Gerakan Pangan Murah Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap temuan 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran mutu, memantik perhatian publik.
MARAKNYA beras oplosan berpotensi menyebabkan harga beras menjadi naik.
DISTRIBUSI beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh pemerintah mulai dilakukan sejak Juni 2025.
Melambungnya harga beras tersebut, telah mengusik pendapatan atau terganggu keuntungan yang mereka peroleh dari hasil penjualan.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved