Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pangan Nasional Indonesia (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah akan membanjiri beras kepada keluarga penerima bantuan (KPM) bansos dalam tiga bulan ke depan.
Hal ini disampaikan Prasetyo Adi usai memberikan penghargaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada pemerintah daerah, komunitas dan badan usaha atau asosiasi di Intercontinental Hotel Jimbaran Bali, 15 September 2023.
Jumlah beras yang akan dibagikan sebanyak 640 ribu ton atau senilai Rp 8 triliun yang akan membanjiri masyarakat penerima bantuan. Ada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.
Baca juga : Pedagang Diminta tidak Jual Beras SPHP di Marketplace
"Ini adalah bagian dari instruksi presiden agar gerakan pangan murah terus digalakan. Jadi dalam tiga bulan kedepan semua keluarga penerima bantuan diberikan beras per bulan sebanyak 10 kilogram," ujarnya.
Menurut dia, sekitar 4.500 ton beras saat ini sudah siap didistribusi melalui Pasar Cipinang, Jakarta. "Ini perintah Presiden bahwa semua pasar tradisional, pasar modern harus dibanjiri beras," cetusnya lagi.
Baca juga : Kenaikan Harga Beras Rawan Dipolitisasi
Arief mengatakan, penguatan kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pangan hari ini antara lain El Nino yang berdampak pada produksi pangan, kondisi geopolitik yang memengaruhi arus distribusi dan perdagangan pangan antarnegara, dan disparitas harga pangan antarwilayah.
Karena itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melakukan penguatan kolaborasi stakeholder pangan di seluruh wilayah. Untuk itu, kata Kepala Bapanas, SPHP Award menjadi momentum yang baik.
Sebab, seluruh stakeholders yang menjaga pangan dari hulu hingga ke hilir, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, BUMN, BUMD pangan, seluruh asosiasi pangan, semuanya hadir bersama dengan tekad yang bulat untuk memperkuat sinergi bersama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, inflasi pangan, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha pangan petani dan peternak.
Arief menyebut, pengendalian inflasi merupakan tantangan bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Inflasi nasional pada bulan Agustus 2023 sebesar 3,27% (y-on-y) relatif lebih baik dari negara-negara lain.
"Namun demikian, Bapak Presiden Joko Widodo berpesan untuk tidak cepat berpuas diri, tantangan kita ke depan adalah menjaga inflasi sampai dengan akhir tahun 2023 dan menjelang peak season di momen Pemilu dan Idul Fitri tahun 2024. Tantangan fenomena el-nino juga harus kita antisipasi dan mitigasi bersama," ujarnya.
Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras 856 enumerator dan 34 Penganggung jawab di setiap Provinsi dalam membantu kami mengumpulkan data harga pangan di daerah. "Sehingga strategi dan kebijakan yang dibuat sudah berdasarkan data," tambah Arief.
Arief menyebut berbagai langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan telah dan sedang dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah, Penyaluran Beras SPHP, Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan, dan Fasilitasi Distribusi Pangan.
Serangkaian langkah aksi ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar betul-betul serius dalam mengantisipasi
gangguan pasokan dan harga pangan.
"Karena itu, salah satunya yang kita lakukan merespon kenaikan harga beras di pasaran, bersama Bulog menggelontorkan beras dengan mengisi Pasar Induk Beras Cipinang, untuk tahap awal ini kita akan guyur beras medium SPHP ini mencapai 4.500 ton," ujarnya.
Guyuran beras medium SPHP yang dimulai pekan ini menunjukkan perkembangan dengan tren harga beras yang mulai menurun. Berdasarkan Panel Harga Pangan per 15 September 2023, harga rata-rata beras medium secara nasional mengalami penurunan 0.08%, pada hari yang sama Info Pangan Jakarta mencatat harga rata-rata beras medium di Jakarta mengalami penurunan 1,1%.
"Hal ini kita apresiasi kepada semua stakeholder dan tentunya kita berharap bahwa tren harga beras di tingkat konsumen ini menuju tingkat kewajaran, namun memang kita juga akan melihat keseimbangan harga di tiga lini juga tetap terjaga yaitu di produsen, pedagang, dan konsumen," papar Arief.
Adapun dalam SPHP Award ini terdapat 12 kategori penerima yaitu Enumerator Produsen Terbaik, Enumerator Konsumen Terbaik, PJ Panel Provinsi Terbaik, GPM Provinsi Terbaik, GPM Kabupaten/Kota Terbaik, FDP Provinsi Terbaik, Pelaku Komoditas Terbaik untuk Beras, Cabai, Bawang Merah, Jagung, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Minyak Goreng, Dukungan BUMD pada kegiatan SPHP Terbaik, Koperasi/Poktan/Gapoktan Terbaik, Institusi Pengawasan Kegiatan SPHP Terbaik, Provinsi Pelaksana SPHP Terbaik, dan Kabupaten/Kota Inflasi Terendah. (Z-4)
Kenaikan harga cabai rawit yang menembus harga eceran tertinggi menjadi penyumbang terbesar kenaikan indeks harga pangan daerah.
Harga cabai rawit dipatok Rp80 ribu, dari harga sepekan sebelumnya yang masih dalam kisaran Rp50 ribu.
KENAIKAN harga beras di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, yang menembus hampir Rp1 juta per karung memicu respons cepat pemerintah.
Suplai daging sapi di dalam negeri saat ini masih didominasi dari sapi lokal. Sapi lokal disebut memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia antara 40% hingga 70%.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pasar Kanggraksan, Kota Cirebon, harga cabai rawit merah kini sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram dari sebelumnya hanya Rp60 ribu per kilogram.
Harga cabai rawit naik hampir 100 persen dari sebelumnya Rp57 ribu per kilogram (kg) naik menjadi Rp85 ribu per kg.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved