Kenaikan Harga Beras Rawan Dipolitisasi

KETUA Komisi B DPRD DI Yogyakarta, Andriana Wulandari mengungungkapkan, warga masyarakat, khususnya ibu rumah tangga mulai mengeluhkan kenaikan ini. Pasalnya, sebulan terakhir harga komoditas pangan, khususnya beras mengalami kenaikan.

"Kami berharap harga beras ini segera kembali ke posisi normal agar tidak  menjadi beban baru bagi masyarakat," papar dia, Kamis (14/9).

Karena saat ini masuk tahun politik, imbuhnya, kenaikan harga ini juga sangat mungkin akan dipolitisasi. Padahal, kenaikan harga tersebut disebabkan oleh banyak sebab termasuk dampak El Nino dan juga kebijakan berbagai negara yang selama ini jadi eksportir membatasi untuk cadangan pangan domestiknya. "Hasil pemantauan di lapangan, pagi ini harga beras kualitas medium naik sekitar Rp50 sampai Rp100 per Kg dari harga dua hari lalu," papar dia.

Baca juga : Harga Beras Medium dan Premium di Cianjur Terus Naik

Menurut data yang ada, kata perempuan yang akrab disapa Ndari ini, pada September 2022 harga beras medium sekitar Rp11.000 per Kg. Bulan ini, beras dengan kualitas yang sama harganya sudah mencapai Rp13.500 per Kg.

"Sangat mungkin harga ini berbeda pada tiap pasar dan harganya masih berpotensi naik lagi. Tentu hal ini menjadi beban masyarakat," terang dia.

Baca juga : Stok Cukup, Kok Harga Beras Masih Naik?

Dari pemantauan lapangan di beberapa pedagang beras di Yogyakarta, ia memang menemukan adanga kenaikan harga beras pada semua jenis, baik yang kualitas medium maupun premium.

Meskipun harga naik, dari sisi persediaan terpantau masih aman dan cukup sehingga tidak perlu ada kepanikan.

Ia mengusulkan, ada beberapa langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan harga pangan ini. Dalam jangka pendek, jika dipandang perlu, Pemda DIY bersama kabupaten dan kota segera melakukan operasi pasar dengan sasaran yang teridentifikasi sehingga tepat sasaran.

"Hal ini akan melengkapi program bansos pemerintah pusat berupa subsidi beras pada keluarga kurang mampu," kata dia.

Dalam jangka menengah, penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas.

Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk.

Dalam jangka panjang, program kemandirian pangan harus diwujudkan secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk perguruan tinggi yang memiliki inovasi pertanian. (Z-4)