Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TAK dipungkiri pendanaan menjadi salah satu masalah bagi daerah melakukan program pembangunan. Namun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hal tersebut dapat di atasi.
Hal ini seperti pada pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Madiun, Jawa Timur (Jatim) yang berhasil dan telah dioperasikan.
Seperti yang diketahui bahwa APJ juga berperan dalam perkembangan suatu daerah baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan publik.
Baca juga: Rawan Kecelakaan dan Begal, Warga Minta Jalan Jambore Dipasangi PJU
Infrastruktur APJ yang baik memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan mulai dari waktu pagi hingga malam hari.
Penerangan ini yang baik juga akan berperan dalam penurunan tingkat kejahatan di waktu malam dan menurunkan risiko kecelakaan akibat kurangnya visibilitas jalanan dan lingkungan.
Dijelaskan oleh Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno bahwa dalam Permenhub No. 27 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa APJ merupakan instrumen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua jalan.
Sebab dengan adanya APJ akan bisa menekan angka kecelakaan di jalan, tidak hanya mobilitas masyarakat di malam hari pun menjadi aman dan nyaman jika adanya APJ ini.
Baca juga: Cegah Kriminalitas, Pemkot Bandung Siapkan Rp24 Miliar untuk CCTV dan Penerangan Jalan
“Memang saat ini masih ada daerah yang jalannya tidak memiliki penerangan yang optimal, dan hal ini cukup mengkhawatirkan. Seharusnya para pemerintah daerah mencari terobosan agar jalan-jalan didaerahnya memiliki penerangan yang cukup, sebab dengan ada penerangan jalan tersebut akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut,” kata Djoko.
Beri Apresiasi kepada Kabupaten Madiun
Pria yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat memberikan apresiasinya kepada Kabupaten Madiun, Jatim, yang sukses dalam menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pengadaan APJ.
Terlebih lagi pengadaan APJ telah mendapatkan jaminan dari lembaga pemerintah yang dalam hal ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Baca juga: Sinar Mas Land Bangun Penerangan Jalan untuk Warga Lengkong Kulon
Djoko juga mendorong kepada daerah lain yang memiliki keterbatasan anggaran melakukan langkah kerja sama tersebut.
“Ini merupakan terobosan yang baik, dan seperti harus diikuti oleh daerah-daerah lain. Sebab kita ketahui bersama bahwa anggaran dari APBD sangat terbatas dan harus dialokasi untuk kegiatan pembangunan yang lain,: jelas Djoko.
"KPBU merupakan pilihan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pendanaan alternatif untuk pembangun APJ tersebut,” kata Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang ini.
Pada kesempatan terpisah, Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan bahwa pengadaan akan APJ ini merupakan upaya pihaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas.
Baca juga: Jelang Prosesi Semana Santa dan Festival Bale Nagi, Kota Larantuka Minim Penerangan
Upaya ini juga menunjukkan keseriusan pihaknya untuk mengupayakan penerapan pembiayaan alternatif. Revitalisasi APJ ini juga mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan efisiensi energi dari pergantian lampu yang lebih hemat energi.
“Dengan penerangan jalan yang memadai, maka akan mengurangi kriminalitas dan menurunkan angka kecelakaan serta jam operasi UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan tambah panjang sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi," kata Dawami.
"Mudah-mudahan jika angka kriminalitas dan kecelakaan turun, investor akan semakin tertarik untuk masuk ke sektor jasa di Kabupaten Madiun,” katanya.
Pria yang biasa disapa Kaji Mbing juga menyampaikan terima kasihnya kepada Kementerian Keuangan yang telah membantu mendorong kesuksesan proyek ini melalui fiscal tools yaitu penjaminan pemerintah yang dalam hal ini melalui Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan yaitu PT PII.
Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Usaha Pelaksanaserta Pemangku Kepentingan lainnya yang telah mendukung melalui mandat masing-masing dalam kesuksesan pembangunan proyek APJ Madiun ini dengan inovatif melalui skema KPBU ini.
Proyek Pertama
Sementara itu, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, M. Wahid Sutopo menjelaskan proyek pembangunan APJ Madiun ini meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar di jalan nasional, jalan kabupaten utama, dan jalan perkotaan.
KPBU Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek percontohan KPBU small scale pertama di Indonesia.
“Pembangunan ini merupakan realisasi dari kolaborasi, dedikasi, dan visi bersama untuk membangun infrastruktur demi Kabupaten Madiun yang lebih maju. Beliau sangat mengapresiasi upaya dan kerja keras luar biasa dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan APJ Kabupaten Madiun,” katanya.(RO/S-4)
Simak profil lengkap Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Rekam jejak karier dari guru geografi, Sekda, hingga memimpin Madiun dua periode dan prestasi besarnya.
ekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, turut dipanggil dan diperiksa aparat kepolisian pada Senin sore.
Usaha pembuatan telur asin yang diupayakan Yayak juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
Petani di wilayah Madiun mengeluhkan anjloknya harga tomat yakni Rp2.000 per kilogram, sementara produksinya di tingkat petani berlimpah
Satu orang dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian akibat banjir disertai tanah longsor di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
APJII Jawa Timur hingga saat ini terus gencar memperluas interkoneksi internet hingga wilayah pelosok. Selain itu, APJII lebih fokus pada pengembangan node mulai Madiun sampai Banyuwangi.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Pemasangan EWS yang berlangsung selama sepekan terakhir ini dilakukan berkolaborasi dengan tim BPBD setempat.
Gubernur Khofifah menyatakan MoU ini menjadi fondasi penting dalam penerapan pidana kerja sosial yang manusiawi, produktif, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved