Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOTA Madiun dalam beberapa tahun terakhir mengalami transformasi wajah yang signifikan. Di balik perubahan besar kota yang kini dijuluki sebagai "Kota Pendekar" ini, ada sosok Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd. yang memegang nakhoda kepemimpinan.
Sebagai putra daerah yang merintis karier dari titik nol, profil Maidi menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang bagaimana dedikasi dan pendidikan mampu mengubah garis tangan seseorang.
Salah satu poin yang paling menonjol dari profil Maidi adalah latar belakang akademisnya yang sangat kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat mementingkan pendidikan. Gelar Doktor (S3) yang ia sandang bukan sekadar hiasan, melainkan hasil dari ketekunannya menimba ilmu di tengah kesibukan sebagai pejabat publik.
Maidi menyelesaikan pendidikan sarjana di IKIP Surabaya (Pendidikan Geografi) dan Universitas Merdeka Madiun (Hukum). Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Satyagama Jakarta dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Puncaknya, ia meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Terbuka pada tahun 2023, yang menjadikannya salah satu kepala daerah dengan kualifikasi akademik tertinggi di Jawa Timur.
Sebelum terjun ke dunia politik, Maidi adalah seorang birokrat tulen. Kariernya dimulai dari bawah sebagai seorang tenaga pendidik. Berikut adalah perjalanan karier profesional Maidi:
Maidi pertama kali terpilih sebagai Wali Kota Madiun pada Pilkada 2018 berpasangan dengan Inda Raya. Di periode pertamanya, ia berhasil mengubah citra Madiun dari sekadar kota transit menjadi kota tujuan wisata belanja dan kuliner.
Salah satu mahakarya Maidi adalah pembangunan kawasan Pahlawan Street Center. Kawasan yang dulunya biasa saja kini disulap menyerupai Malioboro di Yogyakarta atau Orchard Road di Singapura, lengkap dengan replika ikon dunia seperti Patung Merlion, Menara Eiffel, dan Ka'bah. Hal ini terbukti mampu mendongkrak UMKM lokal secara drastis.
Di bawah kepemimpinannya, Madiun secara resmi membranding diri sebagai Kota Pendekar (Pintar, Melayani, Membangun, Peduli, Terbuka, dan Karismatik). Branding ini juga mengakomodasi kekayaan budaya Madiun sebagai pusat berbagai perguruan pencak silat besar di Indonesia.
Pada Pilkada Serentak 2024, Maidi kembali mencalonkan diri dan menang mutlak bersama wakilnya, F Bagus Panuntun. Dukungan dari 11 partai politik menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kinerjanya. Fokus di periode kedua ini adalah penguatan sumber daya manusia dan keberlanjutan infrastruktur digital untuk menjadikan Madiun sebagai Smart City yang sesungguhnya.
Sebagai informasi tambahan bagi pembaca, pada awal tahun 2026, nama Maidi sempat menjadi sorotan publik terkait penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Meskipun demikian, kontribusi dan rekam jejak pembangunannya di Kota Madiun tetap menjadi bagian penting dari sejarah modern kota ini.
Demikian profil lengkap Wali Kota Madiun Maidi. Sosok birokrat yang bertransformasi menjadi politisi sukses dengan visi pembangunan yang modern dan berbasis data. (Z-10)
KPK menggeledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun, Rahma Nuviarini, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved