Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Sri Herlita mendukung langkah PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) untuk terus merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam berbagai bidang di daerah sekitar operasinya yang meningkat setiap tahun.
Keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas di Provinsi Jambi dinilai mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Petrochina sangat dirasakan, seperti halnya ada bantuan beasiswa yang diberikan kepada putra-putri daerah. Selain itu, kepedulian Petrochina juga dibuktikan dengan pembangunan sejumlah infrastruktur jalan," kata Sri Herlita di Jambi, Kamis malam (31/8).
Selama ini PCJL sebagai operator Wilayah Kerja Jabung telah bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (TJB) dan Tanjung Jabung Timur (TJT) untuk mendesain program-program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur dan kebencanaan.
"Masyarakat selama ini sudah merasakan lah manfaat hadirnya Petrochina Jabung ini. Kan memang perusahaan yang bertempat di daerah itu wajib membantu di lingkungannya. Nah Petrochina ini saya melihat mereka sudah banyak membantu baik dari sisi beasiswa, infrastruktur jalan, sumur air, sumur bor, sudah banyak mereka sudah membantu," ujarnya.
Lebih jauh legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur ini mengatakan, sejumlah wilayah di Tanjung Jabung Timur merasakan atas kehadiran Petrochina. Selain infrastruktur, sumur bor yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat dapat terealisasi oleh Petrochina Jabung.
"Seperti beasiswa untuk putra putri masyarakat itu ada, bantuan-bantuan mereka itu banyak yang sudah dibantu. Wilayah Tanjab misalnya ada jalan yang diaspal itu ada bantuan dari mereka, daerah terjun gajah kemudian ada beberapa sumur bor bantuan dari mereka," ungkap Sri Herlita.
Diketahui, selain memberikan kontribusi melalui Program Pengembangan Masyarakat, industri hulu migas juga memberikan kontribusi berupa dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) kepada daerah.
Tercatat DBH Migas Kabupaten TJT di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 16 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Yaitu, DBH Migas Kabupaten TJT mencapai Rp67.521.460.000 di tahun 2023. Sementara untuk Tanjung Jabung Barat DBH migas tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 2 persen dibanding tahun 2022. Yakni, pada 2023 DBH Migas untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp248.195.883.000. (RO/E-1)
SKK Migas menyoroti capaian progres proyek yang ditargetkan menembus angka 70% pada kuartal I 2026.
PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha Pertamina, melakukan berbagai upaya teknis untuk menahan laju penurunan produksi migas (decline), terutama dari lapangan-lapangan utama.
Demi menjamin keandalan operasi, Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) terus tingkatkan integritas fasilitas pipa penyalur bawah laut.
Kementerian ESDM meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjaga hingga ke tangan konsumen
Pertamina EP menggandeng BUMD dan KUD untuk mengoperasikan sumur tua dan sumur idle atau sumur yang menganggur.
PRAKTISI minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah menetapkan harga elpiji 3 kilogram (kg) menjadi satu harga nasional tidak serta-merta menjamin hilangnya kecurangan.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved