Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota DPRD Provinsi Jambi Sri Herlita mendukung langkah PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) untuk terus merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam berbagai bidang di daerah sekitar operasinya yang meningkat setiap tahun.
Keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas di Provinsi Jambi dinilai mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Petrochina sangat dirasakan, seperti halnya ada bantuan beasiswa yang diberikan kepada putra-putri daerah. Selain itu, kepedulian Petrochina juga dibuktikan dengan pembangunan sejumlah infrastruktur jalan," kata Sri Herlita di Jambi, Kamis malam (31/8).
Selama ini PCJL sebagai operator Wilayah Kerja Jabung telah bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (TJB) dan Tanjung Jabung Timur (TJT) untuk mendesain program-program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur dan kebencanaan.
"Masyarakat selama ini sudah merasakan lah manfaat hadirnya Petrochina Jabung ini. Kan memang perusahaan yang bertempat di daerah itu wajib membantu di lingkungannya. Nah Petrochina ini saya melihat mereka sudah banyak membantu baik dari sisi beasiswa, infrastruktur jalan, sumur air, sumur bor, sudah banyak mereka sudah membantu," ujarnya.
Lebih jauh legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur ini mengatakan, sejumlah wilayah di Tanjung Jabung Timur merasakan atas kehadiran Petrochina. Selain infrastruktur, sumur bor yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat dapat terealisasi oleh Petrochina Jabung.
"Seperti beasiswa untuk putra putri masyarakat itu ada, bantuan-bantuan mereka itu banyak yang sudah dibantu. Wilayah Tanjab misalnya ada jalan yang diaspal itu ada bantuan dari mereka, daerah terjun gajah kemudian ada beberapa sumur bor bantuan dari mereka," ungkap Sri Herlita.
Diketahui, selain memberikan kontribusi melalui Program Pengembangan Masyarakat, industri hulu migas juga memberikan kontribusi berupa dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) kepada daerah.
Tercatat DBH Migas Kabupaten TJT di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 16 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Yaitu, DBH Migas Kabupaten TJT mencapai Rp67.521.460.000 di tahun 2023. Sementara untuk Tanjung Jabung Barat DBH migas tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 2 persen dibanding tahun 2022. Yakni, pada 2023 DBH Migas untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp248.195.883.000. (RO/E-1)
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
PT Medco Energi Internasional, melalui anak usahanya Medco E&P Grissik, memperkuat upaya pengurangan emisi melalui penerapan nitrogen gas blanketing.
BPS melaporkan kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai US$282,91 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 6,15%.
SKK Migas menegaskan komitmennya memperkuat penggunaan barang dan jasa dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Industri minyak dan gas (migas) global kini berada di bawah mikroskop regulasi lingkungan yang semakin ketat, terutama terkait emisi gas rumah kaca.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved