Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang di Ruang Rapat Oka Kretagama, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Jumat sore (25/8),
Tampak hadir jajaran menteri di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan (Menparekraf) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Rapat khusus pembahasan Pulau Rempang ini mengundang 22 kementerian dan lembaga (K/L) terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Baca juga: Menteri Investasi Tinjau Rencana Pengembangan Pulau Rempang
Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang.
Utamanya, yang menjadi concern Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam.
Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.
Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang yakni penetapan Rempang Eco-City sebagai proyek strategis nasional (PSN), dan penyusunan peraturan presiden yang akan menaungi percepatan pengembangan Rempang Eco-City.
Baca juga: Menteri Investasi: Kita Cari Solusi Terbaik Pengembangan Pulau Rempang
Menko Airlangga kembali menekankan bahwa rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerja sama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia.
Untuk itu pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.
Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.
Baca juga: Perkuat Hubungan Bilateral, BP Batam Terima Kunjungan Duta Besar Uni Eropa
Airlangga mengatakan bahwa hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, dalam waktu dekat.
"Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan dengan Gubernur Kepri.
“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden." kata Airlangga.
Sementara itu Kepala BP Batam mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan yang ada termasuk harapan warga Rempang.
Ia yang turut serta di dalam ratas selama satu jam itu, amat berharap hasil laporan yang telah dipaparkan, dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi.
"Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden)." Kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Pengembangan Rempang Tingkatkan Kesejahteraan
Kepala BP Batam sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas areal penggunaan lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.
Luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. Masyarakat juga akan diberikan hak guna bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya uang wajib tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan.
Baca juga: Perkuat Hubungan Bilateral, BP Batam Terima Kunjungan Duta Besar Uni Eropa
Wilayah ini akan dilengkapi dengann fasilitas ibadah, fasilitas dermaga, fasilitas olahraga, akses jalan, listrik, pasar tradisional, Puskesmas, sekolah, dan taman pemakaman umum (TPU).
Tidak hanya itu saja, Rudi juha menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.
Baca juga: NDP Dukung Langkah BP Batam Tingkatkan Nilai Investasi Daerah
"Harapan besar pemerintah adalah dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di Pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarakan oleh semua Masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia." kata Rudi.
Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable energy (pembangkit listrik tenaga surya).
Rencana investasi sebesar Rp381 triliun dan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja diprediksi sebanyak 306.000 orang pada tahun 2080. (RO/S-4)
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved