Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
OKNUM anggota DPR mendatangi sekelompok penggarap lahan Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Kebun Bah Jambi di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu (19/8).
Menurut warga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Bobi Saragih, kedatangan oknum anggota DPR berpotensi memprovokasi dan kembali menyulut sengketa. Padahal, lahan yang dimaksud sudah jelas bagian dari lahan Hak Guna Usaha PTPN IV sesuai Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/HGU/BPN/2003. Oleh karena itu, sikap oknum anggota DPR dinilai tak elok.
Seharusnya, kata Bobi, oknum anggota DPR ini menghargai upaya yang telah dilakukan Tim Kantor Staf Presiden untuk meminta penggarap dan PTPN IV agar saling menjaga kondusifitas. Kini, kedatangan oknum anggota DPR berpeluang merusak itu semua.
Baca juga: Anak Muda Diajak Berkontribusi Promosikan Sawit
“Sebagai warga di sini kami berharap penyelesaian yang baik, jangan ada ribut-ribut seperti yang di Kantor Staf Presiden. Jadi kami mohon jangan ada provokator, karena kalau begini-begini terus warga di sini yang dirugikan, kita semua ingin tenang,” ujar Bobi.
Selaku entitas bisnis badan usaha milik negara (BUMN), PTPN IV disebut mempunyai kontribusi terhadap pendapatan negara yang notabene akan dipakai untuk memakmurkan rakyat. Sejak tiga tahun terakhir, laba perusahaan konsisten meningkat. Hasil positif yang dibukukan PTPN IV tak lepas dari kinerja Kebun Bah Jambi.
Baca juga: Presiden: Indonesia Jadi Bangsa Pemalas Jika Hanya Jual Bahan Mentah
“Kita berharap agar kepentingan segelintir oknum tidak serta-merta mengganjal upaya negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Semua pihak harusnya bijaksana menyikapi hal ini,” ujar Bobi. (RO/Z-7)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Kementerian Transmigrasi sedang mengusulkan untuk Revisi Undang-Undang Transmigrasi.
Motif pelaku melakukan tindakan tersebut karena merasa kesal, korban dan rekan-rekannya memaksa masuk dan merusak gerbang di lokasi yang dijaga oleh kelompok pelaku.
Dengan total harta kekayaan yang dimiliki, LKHPN Deddy tercatat memiliki 19 bidang tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Ro 66,5 miliar.
KUASA Hukum PT Mutiara Idaman Jaya Petrus Selestinus meminta semua pihak mewaspadai blackmail (pemerasan) terhadap pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang membawa nama KPK.
Puluhan ribu karyawan yang tersebar di berbagai provinsi yang mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh perusahaan.
Budi Gunawan saat Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025, menyampaikan pesan Prabowo Subianto agar karhutla jangan menjadi isu internasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved