Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Pemerintah terus berupaya menggenjot penguatan industri hilir yang diyakini bisa memberikan nilai tambah ekonomi secara signifikan. Presiden Joko Widodo menegaskan hilirisasi sumber daya alam (SDA) harus dilakukan agar Indonesia tidak menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual atau mengekspor bahan mentah.
"Kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup. Itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya, tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023, di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8)
Hilirisasi, imbuhnya, tidak hanya terbatas pada bahan mineral. Komoditas nonmineral seperti rumput laut dan kelapa sawit juga harus diperkuat sisi hilirnya. Kebijakan tersebut pun harus melibatkan masyarakat kecil secara langsung sehingga mereka bisa ikut memperoleh manfaat.
Baca juga: Jalan Tol tidak Bisa Dimakan, Presiden: Ya Memang Betul
"Bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani dan juga Nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil," ucapnya.
Penguatan hilirisasi pun dibarengi dengan langkah penghentian ekspor sumber daya alam secara mentah. Menurutnya itu mesti dilakukan meskipun berdampak pahit bagi pengusaha yang mengekspor bahan mentah.
Baca juga: Jokowi: Saya Bukan Pak Lurah Si Penentu Capres
"Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi," papar presiden.
Ia menjanjikan hilirisasi dan larangan ekspor komoditas tertentu akan berbuah manis pada akhirnya. Sebagai gambaran, ia menjelaskan setelah larangan ekspor nikel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Saat ini ada 43 pabrik pengolahan nikel yang sudah membuka peluang kerja sangat besar.
"Ini baru satu komoditas. Jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, crude palm oil dan rumput laut pasti akan lebih besar lagi," papar mantan wali kota Surakarta itu.
Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun, Jokowi menyebut pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp153 juta (US$10.900). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita Indonesia bisa menyentuh Rp217 juta (US$15.800). Selain itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas juga diyakni dapat meningkatkan daya saing bangsa.
"Berdasar International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015-2023," tandas Jokowi.
Sektor UMKM menjadi bagian terpenting yang harus dilibatkan dalam proses hilirisasi, terutama dalam pengembangan produk di bidang Akuakultur dan agrikultur.
Forum Guntur merupakan sebuah wadah diskusi intelektual PB HMI periode 2024-2026 yang fokus membahas beragam topik hangat berkaitan dengan permasalahan dan kebijakan publik.
Capaian realisasi investasi sepanjang Januari-September 2023 (tidak termasuk sektor Hulu Migas dan Jasa Keuangan)
Pramono menekankan jika berbagai aspek ketahanan di Jakarta dapat terus diberdayakan, hal ini bisa menjadi strategi efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
kedua negara memiliki potensi dalam kerja sama produksi baterai kendaraan listrik (EV) dengan memanfaatkan cadangan nikel Indonesia dan lithium yang dimiliki Australia
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kerja sama dekarbonisasi pendanaan yang inklusif dan transfer teknologi rendah karbon. Presiden meminta dukungan tiga proyek prioritas.
Perilaku kita dalam berbelanja turut berpengaruh pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan pekerja. Mari terapkan prinsip-prinsip belanja etis.
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Raperda RPPLH akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Bogor untuk membuat peraturan dan kebijakan ke depannya.
Pasalnya, negara anggota G20 membentuk 45% garis pantai dunia dan 21 dari zona eksklusif. Sehingga, G20 memiliki peran besar dalam melindungi ekosistem laut.
HEGEMONI Tiongkok di dataran tinggi Tibet selama berpuluh-puluh tahun, dinilai menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sumber daya air di kawasan Asia Selatan.
Sebuah laporan tahunan dari kementerian tersebut menunjukkan produk laut bruto Tiongkok telah mencapai 10,54 triliun yuan pada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved