Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah terus berupaya menggenjot penguatan industri hilir yang diyakini bisa memberikan nilai tambah ekonomi secara signifikan. Presiden Joko Widodo menegaskan hilirisasi sumber daya alam (SDA) harus dilakukan agar Indonesia tidak menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual atau mengekspor bahan mentah.
"Kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup. Itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya, tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023, di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8)
Hilirisasi, imbuhnya, tidak hanya terbatas pada bahan mineral. Komoditas nonmineral seperti rumput laut dan kelapa sawit juga harus diperkuat sisi hilirnya. Kebijakan tersebut pun harus melibatkan masyarakat kecil secara langsung sehingga mereka bisa ikut memperoleh manfaat.
Baca juga: Jalan Tol tidak Bisa Dimakan, Presiden: Ya Memang Betul
"Bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani dan juga Nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil," ucapnya.
Penguatan hilirisasi pun dibarengi dengan langkah penghentian ekspor sumber daya alam secara mentah. Menurutnya itu mesti dilakukan meskipun berdampak pahit bagi pengusaha yang mengekspor bahan mentah.
Baca juga: Jokowi: Saya Bukan Pak Lurah Si Penentu Capres
"Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi," papar presiden.
Ia menjanjikan hilirisasi dan larangan ekspor komoditas tertentu akan berbuah manis pada akhirnya. Sebagai gambaran, ia menjelaskan setelah larangan ekspor nikel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Saat ini ada 43 pabrik pengolahan nikel yang sudah membuka peluang kerja sangat besar.
"Ini baru satu komoditas. Jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, crude palm oil dan rumput laut pasti akan lebih besar lagi," papar mantan wali kota Surakarta itu.
Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun, Jokowi menyebut pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp153 juta (US$10.900). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita Indonesia bisa menyentuh Rp217 juta (US$15.800). Selain itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas juga diyakni dapat meningkatkan daya saing bangsa.
"Berdasar International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015-2023," tandas Jokowi.
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
Brian menjelaskan bahwa logam tanah jarang merupakan material strategis yang menjadi kunci dalam pengembangan industri kendaraan nasional (mobnas),
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan apresiasi dan menyambut baik arahan Presiden Republik Indonesia kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi.
Keberhasilan menembus pasar Amerika Serikat menegaskan produk Krakatau Steel Group memenuhi standar kualitas global dan dapat diterima pasar internasional.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
Rantai hilirisasi ini tentunya tidak hanya berhenti di Pertamina, namun juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas pada masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Pengikisan kedaulatan atas sumber daya alam tidak hanya merugikan Venezuela, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas hubungan global secara luas.
Perang aspal awal abad ke-20 mengungkap bagaimana intervensi AS, utang, dan perebutan sumber daya membentuk krisis Venezuela hingga kini.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
dugaan korupsi besar-besaran di sektor sumber daya alam, khususnya kasus timah, yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
TELAH menjadi konsensus dalam sistem ketatanegaraan kita bahwa peran aktif negara merupakan kunci untuk membawa kemajuan sosial dan menjamin kepentingan umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved