Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DANA Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disalurkan untuk kesejahteraan petani tembakau sukses tingkatkan potensi tanam tembakau di tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya luasan tanam tembakau pada 2023. Terhitung hingga Juli ini terdapat 7.490 hektar tembakau.
"Adanya dana DBHCHT sangat membantu para petani karena disalurkan berupa saprodi untuk membantu kegiatan petani dan jaminan kesejahteraan petani. Alhamdulillah tahun ini luas tanam tembakau Lamongan meningkat 50%," tutur Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan Mohammad Wahyudi di Kantor DKPP Lamongan, Rabu (9/8).
Total DBHCHT tahun ini sebesar Rp14 miliar secara rinci telah disalurkan berupa sarana produksi pertanian (Saprodi) meliputi 6 ribu gram bibit tembakau, 301.500 kilogram pupuk ZA, seribu unit hand sprayer, 30 unit kendaraan roda 3, 16 unit alat perajang dan kelengkapannya, 9 unit traktor, 18 unit pompa air, 150 unit para-para, 420 lembar terpal plastik, 20 unit timbangan duduk digital dan peningkatan jalan produksi di 33 titik, dan fasilitasi 22 ribu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk menjamin kesejahteraan petani tembakau.
Baca juga: Kemarau, Sejumlah Kawasan di Lamongan Panen Raya Padi
Wahyudi menambahkan bahwa kenaikan luasan tanam tembakau dipengaruhi pula oleh cuaca. Karena tembakau merupakan jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. "Mungkin ini adalah sisi positif dari fenomena El Nino bagi petani tembakau," imbuhnya.
Ia juga menerangkan bahwa pada musim tanam tembakau 2023 ada 8 kecamatan yang menjadi daerah penghasil tembakau terbanyak di Kota Soto yaitu Kecamatan Ngimbang, Mantup, Sambeng, Sukorame, Bluluk, Modo, Kedungpring, dan Sugiyo tetap produktif menanam tembakau varietas Jawa Manilo, Jawa Jinten, dan Virginia.
"Untuk varietas memang tergantung petani dan pasarannya di setiap daerah, kali ini harganya tinggi yakni Rp35 ribu per Kg (tembakau kering atau setelah dirajang). Kabupaten Lamongan memperkirakan panen raya tembakau akan terjadi pada akhir Agustus hingga September," terang Wahyudi.
Baca juga: Dukung Industri Hasil Tembakau, Pemerintah Tetapkan Aturan Aglomerasi Pabrik
Diungkapkan Wahyudi, DKPP Kabupaten Lamongan tidak hanya membantu pada saprodi melainkan juga memberikan pendampingan kepada 54 ribu petani tembakau di Lamongan mulai dari pra penanaman, proses penanaman, hingga panen. "Secara teknis petani kita lebih paham, namun kita tetap hadir untuk memberikan informasi terutama pada kemajuan teknologi alat tani agar memudahkan pekerjaan mereka," tutup Wahyudi. (RO/S-3)
Tembakau Sukaratu sudah dikenal di sejumlah negara. Kualitas tembakau tersebut sudah terkenal sejak sebelum kemerdekaan RI atau sejak VOC menjajah Indonesia.
Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengkaji secara mendalam isi pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.
Hal ini lantaran aturan tersebut dinilai akan mematikan keberlangsungan mata pencaharian dari jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di industri tembakau.
ASOSIASI Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dibuat tanpa libatkan petani tembakau.
REGULASI terkait tembakau selalu sulit untuk diputuskan karena menyangkut hajat jutaan petani dan masalah kesehatan jutaan masyarakat.
Terganggunya sektor tembakau juga bisa terjadi pada pelaku kreatif.
Angka kontribusi penerimaan negara dari cukai Industri Hasil Tembakau (IHT) terbilang besar, yakni hampir Rp200 triliun pada tahun lalu
Dosen Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, Laifa Annisa mengatakan bahwa pemerintah Belanda mempunyai program yang terstruktur untuk mengurangi angka perokok dewasa
Fokus kebijakan sebaiknya diletakkan pada pengurangan akses kaum muda ke produk tembakau melalui penegakan hukum.
Indonesia dapat mencontoh negara-negara yang berhasil menurunkan prevalensi merokoknya, semisal Inggris, Swedia, bahkan Filipina
WHO sudah secara tegas menyatakan bahwa menaikkan harga melalui kebijakan cukai adalah salah satu strategi pengendalian konsumsi rokok yang paling efektif.
RENCANA kebijakan pemerintah terkait eradikasi tuberkulosis (Tb) terhalang dengan kebijakan pemerintah itu sendiri dengan membatalkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved