Perangi Deforestasi, Desa Legai Hidupkan Kampung Durian

BERADA di pelosok jauh dari perkotaan, tidak menyurutkan warga Desa Legai Kabupaten Paser Kecamatan Batu Sopang, Kalimantan Timur, untuk menjadi desa yang maju. Dimulai dengan memerangi deforestasi, Warga Legai berinisiatif membangun kampung durian di wilayah pemukiman.

Kepala Desa Legai, Syaparudin mengatakan Desa Legai adalah desa yang jauh dari kota. Akses menuju desa tidak memadai, dan infrastruktur jalan nyaris tidak layak. Meski demikian, warga desa tidak pernah mengeluh, mereka bahkan berinovasi memajukan desa dengan kearifan masyarakat lokal.

“Infrastruktur jalan yang paling memprihatinkan, lihat saja jalan kami itu sudah tidak layak. Padahal itu adalah jalan kabupaten karena menyambung dua kecamatan,” ujar Syaparudin. 

Baca juga: Revisi RTRW Kalimantan Timur Dinilai akan Rugikan Masyarakat dan Satwa

Ia menambahkan, Desa Legai termasuk desa yang serba kurang. Desa ini dihuni 1.100 jiwa dengan 350 KK. Selain infrastruktur, desa ini juga tidak memiliki akses air bersih. Masyarakat hanya mengandalkan air Sungai Kendilo yang keruh. “Sebagian warga ada yang punya sumur bor, ada juga yang punya sumur biasa. Tapi airnya juga tidak bersih. Sehari-hari air sungai saja yang diandalkan, tapi kondisinya bisa dilihat sendiri, keruh,” sebutnya.

Desa Legai dikenal sebagai desa penghasil sawit, karena 90% penduduknya adalah pemilik sekaligus petani sawit. Desa Legai tidak memiliki hutan desa atau cagar alam. Akibatnya, Legai tidak memiliki potensi wisata yang bisa dijual untuk pendapatan desa.

“Kita tidak punya hutan, dulu banyak lahan-lahan warga tapi dibuka semua untuk perkebunan sawit. Ada beberapa orang yang masih belum membuka, ya jumlahnya tidak banyak. Bumdes Legai, ya sawit ini,” sebutnya.

Baca juga: Promosikan Gaya Hidup Sehat, Sukarelawan Ini Gelar Senam Akbar di Kutai Kartanegara

Iklim di desa ini juga cukup panas, pasalnya, sebagian wilayah desa ini masuk dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tambang batu bara PT Kideco. Sisanya menjadi pemukiman dan perkebunan sawit warga. “Untuk masuk ke sini saja, kawan-kawan melalui jalur hauling PT Kideco. Kalau lewat jalur desa, jalannya rusak. Ya itulah kami, sudah sering mengadu ke Musrembang dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, hasilnya tidak berubah,” paparnya.

Untuk itu pihaknya menginisiasi membangun kampung durian. Proses pembuatannya baru dimulai, dengan membagi-bagikan ribuan bibit durian ke masing-masing warga. Mereka memanfaatkan pekarangan rumah, untuk menanam semua bibit durian yang dibagi. Tujuannya untuk memulihkan ekosistem desa dan memperbaiki iklim yang panas.

“Menanam durian di kampung ini adalah inisiatif bersama dari warga desa. Tidak dipaksa, tapi mereka sendiri yang memiliki kesadaran. Kalau lingkungan terjaga, kita juga akan menikmati hasilnya. 

Transparansi Program Karbon dan SP4N - Lapor!

Upaya Desa Legai dalam memerangi deforestasi mendapat dukungan Pemerintah Provinsi kaltim. Sejalan dengan Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) bersama Bank Dunia, Provinsi Kaltim meminta masyarakat turut mengawal perbaikan iklim di mulai dari tingkat desa.

Sub Koordinator Seksi Pelayanan Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim Andi Abd Razaq mengatakan keberhasilan Provinsi Kaltim dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca tidak lepas dari kinerja semua pihak dari tingkat provinsi hingga masyarakat desa. Keberhasilan itu dinilai luar biasa dan diberi insentif oleh Bank Dunia.

“Provinsi Kaltim ini luar biasa, berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca adalah salah satu upaya menyelamatkan dunia. Semua masyarakat ikut terlibat, hingga ke pelosok desa. Hasilnya kita dihargai oleh masyarakat internasional,” tutur Andi Abd Razaq.

Baca juga: Gempa Tektonik 4,6 Magnitudo Guncang Kalimantan Timur

Menurutnya, Pemprov Kaltim telah menerima pembayaran tahap pertama dari Bank Dunia sebesar 20,9 juta dolar Amerika. Angka itu merupakan insentif untuk pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan di Kaltim.

“Kompensasi ini sangat penting bagi Kaltim. Mekanisme pendistribusian dana insentif itu langsung disebar secara adil dan transparan. Terutama di tingkat desa, karena masyarakat harus terlibat dalam menjaga hutan untuk menurunkan emisi tadi,”jelasnya.

Dengan dibekali aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor), masyarakat desa diarahkan untuk mengadukan segala permasalahan hutan di tingkat desa. Laporan itu langsung terintegrasi hingga ke Pemerintah Pusat. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

“SP4N-LAPOR dibentuk untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun dapat disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Selain masalah hutan, kanal ini juga bisa digunakan untuk aduan masalah infrastruktur hingga aspirasi warga,” pungkasnya. (RO/S-3)