Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERENCANAAN pembangunan berbasis data desa presisi untuk menyejahterakan masyarakat menjadikan desa kuat, kota maju, Indonesia mandiri dan berdikari (Mardeka). Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, menggunakan model NIKSON (needs, innovation, knowledge, synergy, operation and norm) dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi.
Tahapan proses perencanaan didasarkan pada diagnosa masalah yang tepat dalam penentuan tujuan dengan proyeksi by name, by address, dan by coordinate. Model NIKSON diperoleh dari data desa presisi perencanaan pembangunan daerah di Tapanuli Utara.
"Perencanaan meliputi diagnosa masalah, tujuan, prakiraan dan proyeksi, pengembangan alternatif, analisis feasibilitas, evaluasi dan pelaksanaan," ujar Nikson Nababan dalam sidang disertasi dengan judul Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Desa Presisi di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan hasil memuaskan indeks prestasi kumulatif 3,82 di Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Senin (12/6). Bertindak sebagai promotor ialah Prof. Dr. Khasan Effendy., M.Pd., dengan co-promotor Prof. Dr. Dahyar Daraba., MSi dan Dr. Mansyur Achmad. Sidang dipimpin Wakil Rektor IPDN, Dr. Hyronimus Rowa.
Baca juga: Bongkar Skandal Uang Setoran, Keluarga Bripka Andry Darma Irawan Diancam Orang Tak Dikenal
Nikson Nababan menjelaskan dari perencanaan data desa tersebut kemudian dikonstruksikan dalam model NIKSON, yaitu needs (kebutuhan) perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan kebutuhan dasar manusia tidak hanya ekonomi dan sosial, melainkan yang paling dasar seperti masalah kehidupan, demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Kemudian innovation (baru), yakni penyusunan data presisi di Tapanuli Utara merupakan langkah maju dalam penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Knowledge (pengetahuan) untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan maju. Synergy (sinergitas) untuk menghasilkan keseimbangan yang harmonis dan optimum. Menurut Nikson Nababan, ada beberapa syarat utama penciptaan sinergitas yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat (feedback), dan kreativitas. "Semua pihak dapat berperan menentukan arah dan tujuan perencanaan pembangunan yang harus terjaga dalam bentuk data desa presisi sesuai kehidupan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Tenggelam di Danau Rana Kulan, Wisatawan Lokal Ditemukan Meninggal
Operation (operasional) kegiatan pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan data desa presisi. Terakhir, kata Nikson Nababan, ialah norm (kebijakan). "Data desa presisi memiliki kemiripan dengan smart city, karena diterapkan dengan menghadirkan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi," ucapnya. Menurut Nikson Nababan, penggunaan data yang akurat dari tingkat administrasi terendah yaitu pemerintahan desa sangat penting dalam menentukan perencaan pembangunan. "Tapanuli Utara sudah menerapkan pentingnya basis data desa," kata dia.
Nikson Nababan kemudian menerjemahkan model NIKSON dengan semboyan Desa Kuat, Kota Maju, Indonesia Mandiri dan Berdikari (Mardeka). "Semua parameter pembangunan digunakan untuk mewujudkan masyarakat Tapanuli Utara yang sejahtera dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur Nikson Nababan. Namun, ia mengakui dalam proses penyusunan data desa presisi masih terdapat hambatan di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi digital, keterbatasan jaringan teknologi informasi di wilayah pedesaan Tapanuli Utara, dan kebanyakan warga desa berladang sehingga sulit ditemui enumerator.
Dia menyarankan pemerintah menggunakan data desa presisi dalam perumusan kebijakan pembangunan. Ketersediaan data presisi dapat memotret gambaran desa secara akurat. "Pemerintahan desa, kabupaten, sampai pemerintah pusat akan mudah menentukan prioritas pembangunan sesuai kemampuan anggaran," kata Nikson Nababan. Selain itu, penggunaan data desa presisi tidak akan memengaruhi kebijakan perencanaan pembangunan apabila terjadi pergantian kepemimpinan dari desa sampai pusat. "Karena semua sudah berbasis data. Data desa presisi akan menjadikan Indonesia menjadi negara mandiri dan berdikari," ujarnya.
Anggota DPR Ribka Tjiptaning Proletariyati mengapresiasi gagasan Nikson Nababan dalam perencanaan pembangunan berdasarkan data desa presisi. Menurut dia, penggunaan data akan menghasilkan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. "Perencanaan pembangunan dari bawah sangat tepat sesuai tujuan Indonesia menjadikan rakyat adil dan makmur," ucapnya. Menurut Ribka, jika desa kuat dan mandiri maka kota juga akan maju. "Jika masyarakat desa sejahtera, negara akan kuat," kata dia.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN yang juga co-promotor, Dr. Mansyur Achmad, menyarankan disertasi Nikson Nababan dijadikan buku yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat. "Nanti dapat dijadikan acuan pembangunan di daerah," jelasnya.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
KEMENTERIAN Kehutanan memanfaatkan kayu gelondongan yang hanyut akibat bencana hidrometeorologi untuk penyediaan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak di Aceh Utara dan sumut
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Sejumlah provinsi telah mengirimkan relawan kemanusiaan, di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sigit berharap dengan adanya gotong royong polisi dan warga ini, anak-anak bisa segera kembali ke kursi sekolah.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved