Program Makan Bergizi Gratis di Bekasi Jangkau 90 Desa

KABUPATEN Bekasi menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal implementasi Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, cakupan program tersebut telah menjangkau 90 desa di 23 kecamatan dengan dukungan 188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terdaftar secara resmi.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Strategis Nasional MBG Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12).

Asep menjelaskan, dengan populasi mencapai 3,2 juta jiwa dan jumlah peserta didik yang besar, program MBG menjadi instrumen strategis bagi Kabupaten Bekasi untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak dini. Saat ini, terdapat 71.025 siswa PAUD, 351.367 siswa SD, dan 137.632 siswa SMP yang menjadi perhatian utama dalam program ini.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

"Seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah terkaver MBG. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat," ujar Asep Surya.

Capaian dan Sasaran
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi untuk pelaksanaan tahun 2025, jumlah penerima manfaat terus mengalami eskalasi. Program ini telah menjangkau 66.209 siswa dari jenjang PAUD hingga SMP, atau sekitar 39,9% dari total sasaran siswa.

Selain sektor pendidikan, MBG di Kabupaten Bekasi juga menyasar kelompok rentan lainnya, mencakup 5.770 balita, 1.139 ibu hamil, serta 1.290 ibu menyusui. Adapun rincian capaian pada jenjang pendidikan tercatat sebesar 2,58% pada PAUD, 6,08% pada SD, dan 31,25% pada SMP.

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

"Capaian ini akan terus kami dorong agar semakin banyak anak dan kelompok rentan yang mendapatkan manfaat MBG secara bertahap dan merata," lanjut Asep.

Optimalisasi Rantai Pasok
Terkait aspek operasional, Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG. Kendati demikian, Asep mengakui masih terdapat sejumlah tantangan teknis di lapangan.

"Meski menunjukkan capaian positif, kami mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan MBG. Beberapa di antaranya adalah proses sertifikasi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) yang masih berjalan, pengelolaan limbah sisa makanan yang belum optimal, serta ketersediaan bahan baku yang stabil dan terjangkau bagi dapur SPPG," jelasnya.

Guna mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah melakukan langkah percepatan melalui pelatihan keamanan pangan bersama Dinas Kesehatan dan pembentukan Satgas MBG. Selain itu, Pemkab Bekasi berupaya memperkuat rantai pasok dengan melibatkan kelompok tani, peternak, BUMDes, hingga pelaku usaha lokal.

"Kendala yang ada menjadi bahan evaluasi kami. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG semakin optimal dan berkelanjutan," pungkasnya. (AK/P-2)