Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 42 orang perangkat desa di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi bakal calon anggota legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Dari jumlah tersebut, 29 di antaranya adalah kepala desa, lalu 11 lainnya anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan dua orang perangkat desa lainnya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Wahyu, Minggu (11/6), mengatakan seluruh perangkat desa yang ingin ikut Pilet telah mengajukan pengunduran diri. Wahyu memastikan pengunduran diri mereka tidak mengganggu roda pemerintahan desa.
Baca juga: Banyak Ijazah Bacaleg Belum Dilegalisasi
Sementara itu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kalsel Edy Rahmanto mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan terkait keikutsertaan para kepala desa maupun perangkat desa menjadi caleg.
"Itu memang hak politik mereka dan sesuai aturannya mereka harus mundur. Apdesi sendiri merasa bangga dan berharap mereka bisa berhasil duduk di lembaga legislatif karena diharapkan dapat berkontribusi positif pada pembangunan desa," kata Edy.
Baca juga: Aktivis 98: Tahapan Pemilu Bermasalah Sejak Awal
Menurut Apdesi, para anggota legislatif maupun kepala daerah yang berasal dari perangkat desa, lebih mengerti dan punya kepedulian lebih terhadap permasalahan di desa. "Umumnya mereka lebih peduli terhadap pembangunan desa, lewat penganggaran yang berpihak pada masyarakat desa," ujarnya.
Pada bagian lain sejumlah kepala daerah di Kalsel ikut menjadi calon legislatif DPR, maupun DPRD Kalsel. Diantaranya Bupati Tanah Laut Sukamta dan Wakilnya Abdi Rahman juga Bupati Tapin Arifin Arpan dan Wakil Bupati Tabalong Mawardi. (Z-6)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Pembangunan kanal yang tidak memperhatikan lapisan pirit memicu oksidasi yang menghasilkan asam sulfat.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah menelusuri latar belakang kosongnya 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved