BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membangun kolaborasi kajian bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui kolaborasi tersebut, BSKDN siap menjaring isu strategis pemerintahan dalam negeri (pemdagri).
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, pihaknya mewakili pemerintah pusat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap pemerintah daerah (Pemda). Binwas tersebut dapat berupa melakukan evaluasi kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah diputuskan berdasarkan bukti dan fakta di lapangan atau belum. Bukti dan fakta tersebut menurut Yusharto dapat diperoleh dari berbagai hasil penelitian.
"Analisa lebih mendalam kami berharap dari BRIN karena kami hanya mencoba supporting dari sisi ketersediaan data yang kami miliki. Sementara dari kapasitas penelitian lalu sumber daya yang lebih luas yang berkaitan dengan kajian dan riset kami berharap dari BRIN," tuturnya saat audiensi mengenai kajian bersama BRIN. Kegiatan Audiensi tersebut berlangsung di Gedung Widya Sarwono BRIN, Rabu (31/5).
Baca juga : Gelar Rakordal 2023, BNPP akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara
Yusharto mengatakan, terkait kolaborasi kajian bersama BRIN, pihaknya menawarkan skema kerja sama yang melibatkan pemerintah daerah di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.
Pemda diharapkan dapat mengusulkan isu strategis yang ada di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, kajian yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Harapannya, kajian tersebut dapat menjadi acuan bagi daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.
Baca juga : Komisi II DPR-Kemendagri Setujui PKPU Regulasi Kampanye Hingga Pemungutan Suara
Dia menambahkan, kerja sama tersebut harus diintegrasikan dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang ada di daerah. Sehingga, kajian tersebut dapat dipantau perkembangannya secara bersama baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Progres dari waktu ke waktu kita bisa pantau, kita bisa membandingkan dari tahun ke tahun dari bulan ke bulan atau model yang lain sehingga kita bisa tahu progres (kajian) yang kita capai dengan kerja-kerja kita secara bersama," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Yusharto berharap antara pihaknya dengan BRIN segera meresmikan kolaborasi tersebut dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini agar eksekusi terhadap skema kerja sama yang ditawarkan BSKDN dapat segera direalisasikan.
"Ini yang kami coba tawarkan, kalau memungkin akan ada PKS atau apapun dengan BRIN yang menjadikan kita tim yang akan melakukan pembahasan (kajian) secara terjadwal. Sehingga dari waktu ke waktu kita tahu tema yang akan kita bahas apa saja. Misalnya Januari mengevaluasi tahun kemarin, lalu mencoba memetakan mana kajian yang ditindalanjuti mana kajian yang baru," ungkapnya.
Kepala Organisasi Riset Tata Kelola, Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN Agus Eko Nugroho menyambut baik rencana kerja sama dengan BSKDN. Dia mengatakan, sudah menjadi tugas BRIN untuk memfasilitasi riset di Indonesia.
"Seperti komunikasi kita terakhir ya pak (Kepala BSKDN), kita akan mencoba menciptakan wadah untuk merapatkan barisan mencari solusi bersama. Adapun tugas kita sebagai peneliti untuk itu, kita akan berbangga sekali jika dapat berkontribusi membantu para stakeholder kita," pungkasnya. (RO/Z-5)
