Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengajak masyarakat secara langsung melaporkannya melalui akun media sosial Jokowi jika ada jalan yang rusak parah dan sudah terlalu lama tidak diperbaiki. Laporan bisa disampaikan lewat kolom komentar, foto atau video.
Menanggapi imbauan tersebut, Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Gusma langsung memberikan perintah kepada para pengurus dan seluruh kader di seluruh Indonesia agar segera bergerak di wilayah masing-masing untuk ikut serta melaksanakan arahan presiden. Gusma menyampaikan arahan tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
"Ini bentuk kepedulian yang nyata dan konkret dalam mendukung pembangunan dan percepatan ekonomi di daerah-daerah," ujar Gusma.
Baca juga: Jokowi Minta Masyarat Lapor Jalan Rusak, Ini Tanggapan PJ Gubernur DKI
Menurutnya, wilayah di Indonesia sangat luas. Tak jarang, pemerintah daerah mengalami problem seperti keterbatasan anggaran untuk menyediakan infrastruktur yang layak. Selain itu, ada pula sebab lain seperti kelalaian dan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan, penyerapan anggaran yang tidak sesuai prioritas, dan kualitas infrastruktur jalan tidak sesuai dengan rancangan.
Untuk itu, Gusma menegaskan adanya perintah untuk seluruh pengurus dan kader ini merupakan gerakan konkret dalam rangka kepedulian Pemuda Katolik terhadap daerahnya masing-masing.
Baca juga: Ini Jalan Rusak di Lampung yang Bakal Dipelototin Jokowi
"Saya perintahkan kepada seluruh pengurus dan kader dari tingkat provinsi, hingga desa, untuk melaporkan jika ada jalan di wilayahnya yang rusak parah, sudah sangat mengganggu mobilitas masyarakat dan sudah lama tidak diperbaiki. Laporkan dalam bentuk foto dan video sesuai arahan Presiden, dan tag perantara juga di akun sosial media Pengurus Pusat Pemuda Katolik." kata Gusma
Gusma menekankan informasi yang dilaporkan harus sesuai fakta lapangan, valid, bukan konten hoax serta foto atau video merupakan hasil dokumentasi sendiri. Konten diunggah menggunakan akun pribadi atau akun resmi organisasi.
Gusma meyakini, bahwa gerakan pelibatan kepedulian masyarakat semacam ini akan semakin mempercepat akselerasi pembangunan di daerah. Dan tentu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini perwujudan gotong royong, dan semua lapisan masyarakat dan komunitas wajib menjalankan dan mendukung arahan tersebut. (RO/Z-7)
Perlu strategi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim terhadap fasilitas infrastruktur transportasi.
Sepanjang 200 kilometer ruas jalan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 masih belum ada perbaikan dari pemerintah daerah.
Aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan dikeluhkan warga karena merusak jalan dan areal pertanian.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai lebih baik membangun jalan di kampung ketimbang membangun istana. Hal ini merespons pertanyaan dari masyarakat soal nasib Ibu Kota Nusantara
Tim ini nantinya akan dibantu oleh dinas lainnya seperti Dinas Perhubungan, Bapedalitbang dan dinas terkait lainnya
SUKARELAWAN SDG kembali menggelar aksi sosial dengan melakukan perbaikan jalan yang berada di Kp Sindanglengo Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved