Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRAKTIK pembalakan liar ilegal logging di kawasan hutan Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terus berlangsung. Sepanjang 2020-2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel menangani 147 kasus ilegal logging yang terjadi di sejumlah wilayah Kalsel.
Data Dinas Kehutanan Kalsel mencatat, dari jumlah kasus itu, barang bukti kayu olahan dan gayu gelondongan berbagai jenis yang disita sebanyak 527 meter kubik. "Operasi penertiban praktik pembalakan liar ini terus kita lakukan, meski dengan keterbatasan personil Polhut di lapangan," ungkap Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatuzahra pada Jumat (5/5).
Hingga Maret kemarin, tercatat ada 10 kasus yang berhasil ditangani. Aksi pembalakan liar sendiri tersebar di sembilan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan kawasan Tahura Sultan Adam. Sebagian besar kayu-kayu ilegal tersebut bersumber dari kawasan hutan Pegunungan Meratus.
Baca juga: Lingkungan Kian Rusak Kerap Bikin Kalsel Dilanda Banjir
Kepala KPH Kabupaten Tabalong, Heryadi, mengakui masih terjadinya praktik pembalakan liar di wilayahnya. "Masih terjadi praktik penebangan liar tapi jauh berkurang. Karena selain gencaranya operasi penertiban, sekarang dokumen angkutan melalui SIPUHH, langsung dari Kementerian LHK," tuturnya.
"Yang namanya ilegal logging tidak bisa diberantas cuma hanya bisa ditekan supaya berkurang. Demikian juga di KPH Hulu Sungai, kita telah melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, kegiatan patroli pengamanan hutan dan upaya penegakan hukum," ungkap Kepala KPH Hulu Sungai, Rudiono Herlambang.
Baca juga: KLHK Komitmen Berantas Penambangan Ilegal
KPH Hulu Sungai membawahi tiga wilayah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Tapin. Termasuk kawasan hutan Pegunungan Meratus. Kerusakan kawasan hutan Pegunungan Meratus dinilai menjadi pemicu utama bencana banjir di sejumlah wilayah di Kalsel setiap musim penghujan. (Z-6)
PEMERINTAH mulai memproses pembebasan tanah warga dua desa terpencil di Kecamatan Peramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk pembangunan bendungan Riam Kiwa.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring semakin meningkatnya titik panas
LEBIH dari 850 ribu hektare lahan di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Kalimantan Selatan belum belum terdaftar, terpetakan, dan belum tersertifikasi secara resmi.
Angka pernikahan dini di Kalsel jauh di atas rata-rata nasional 18%, sementara angka stunting nasional 19,8%.
BPBD akan segera melakukan koordinasi untuk aksi pembasahan lahan gambut terutama di kawasan prioritas (ring satu) sekitar bandara internasional Syamsudin Noor Banjarbaru
Peserta terbagi dalam 6 kelas balapan yang berbeda, yaitu Junior U-19, Master A, Master B, Master C, Men Elite, dan Women Open.
Kawasan hutan lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 119 ribu hektare akan ditetapkan sebagai Taman Nasional Pegunungan Meratus.
MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.
LONGSOR terjadi di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu (27/11) malam.
PEMERINTAHAN baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dituntut agar bisa menuntaskan persoalan lingkungan serta hak masyarakat adat.
Ketua AMAN Kalsel, Rubi, mengatakan penetapan Geopark Meratus dan usulan Taman Nasional Pegunungan Meratus merupakan sebuah pengabaian bagi keberadaan Masyarakat Adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Kalimantan Selatan juga menentang rencana perubahan fungsi hutan lindung Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved