Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Sikka. Bagi mereka yang pernah ikut Pemilu, segala peryaratan sangat sangat untuk dipenuhi.
Tapi, untuk yang baru pertama kali mencalonkan diri, dirasa sangat sulit sekali untuk bisa melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
Contohnya, Frans Juking Lewuk, kader Golkar yang ingin maju sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Sikka.
Baca juga: 630 Bakal Caleg Pemilu 2024 di Sikka Jalani Tes Kesehatan dan Urus SKCK
Frans mengaku sampai saat ini masih mengurusi persyaratan berupa berkas-berkas agar bisa dilengkapi. Dia mengalami masalah berkaitan dengan nama di KTP berbeda dengan ada yang di ijazah.
Selain itu, harus ada surat keterangan putusan pengadilan yang menyatakan bacaleg tidak pernah tercatat sebagai terpidana selama lima tahun terakhir.
"Kalau kita langsung minta surat keterangan di pengadilan pasti tidak dikasih karena pasti diminta SKCK. Mau tidak mau saya harus urus SKCK di pihak kepolisian," ujar dia.
Baca juga: Warga Sikka Diminta Beralih ke KTP Digital
Segala dokumen itu dirasa sulit untuk diurus karena dirinya tinggal di pedalaman yang ada di Kabupaten Sikka sehingga harus pulang balik dari Maumere ke kampung halamannya.
"Sangat rumit sekali saya urus dokumen. Sampai saat ini dokumen persyaratan banyak yang belum saya lengkapi. Saya ini baru pertama kali mau maju pada Pemilu 2024. Jadi saya rasa rumit sekali urus administrasinya," ujar dia. (Z-6)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Kematian tragis ibu hamil Maria Yunita dan bayinya di Kabupaten Sikka, NTT, memicu kecaman keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mendukung penuh pelaksanaan Festival Maumerelogia 5 yang akan berlangsung pada 15-24 Mei 2025.
Sebanyak empat orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik kasus Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaen Sikka, dilaporkan ke Polda NTT.
SEJAK tanggal 25 Januari 2025 hingga hari ini, publik masih dikejutkan oleh drama tanah HGU Nangahale di Maumere, Kabupaten Sikka-Flores.
Gempa dan tsunami yang pernah melanda Teluk Maumere, Kabupaten Sikka pada 12 Desember 1992 silam masih menyisakan jejak geologi yang patut menjadi pembelajaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved