Jumat 17 Maret 2023, 11:22 WIB

Realisasi PAD Bojonegoro Tertinggi Se-Indonesia Capai 137,06%

Mediaindonesia.com | Nusantara
Realisasi PAD Bojonegoro Tertinggi Se-Indonesia Capai 137,06%

Dokumentasi pribadi.
Penghargaan itu diberikan kepada 11 gubernur dan 29 bupati/wali kota.

 

PEMERINTAH Kabupaten Bojonegoro kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat, Kamis (16/3), di Jakarta. Pemkab Bojonegoro menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pemerintah daerah kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD Tahun 2022 peringkat pertama tingkat kabupaten se-Indonesia yang diterima Kepala Bapenda Bojonegoro M. Ibnu Soeyoeti. 

Sebagai bukti nyata dalam pembangunan Bojonegoro, capaian penghargaan tersebut dengan realisasi pendapatan APBD sebesar 137,06%. Sumber data ini dari LRA 2022 per 24 Februari 2023 yang diolah Ditjen Bina Keuangan Daerah 2023.

Penghargaan itu diberikan kepada 11 gubernur dan 29 bupati/wali kota. Acara itu dibuka langsung Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2023.

Baca juga: Apindo UMKM Merdeka Batch 3 Dimulai

John Wempi Wetipo memyampaikan bahwa upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan, sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga. Pada akhirnya, ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, banyaknya belanja APBD tersebut akan dapat mendorong belanja pihak swata sehingga perekonomian daerah akan berkembang dengan baik.

Solusi dalam percepatan realisasi belanja APBD, lanjutnya, antara lain:

1. Melakukan pengadaan dini dimulai akhir Agustus tahun sebelumnya. 
2. Melakukan percepatan belanja melalui e-katalog lokal.
3. Penepatan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa.
4. Percepatan penetapan juknis DAK dari kementerian/lembaga. 
5. Percepatan pelaksanaan DED awal tahun. 
6. Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai kemajuan kegiatan. 
7. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. 
8. Membentuk tim monitoring dan evaluasi. 
9. Pemberian reward dan punishment terhadap realisasi anggaran. 
10. Percepatan realisasi administrasi. 
11. Melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan.
12. Mendorong peran APIP dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan. 
13. Meminta pendampingan dan asistensi APH. (RO/Z-2)

Baca Juga

Antara/Kornelis Kaha

Gunung Api Ile Lewolotok Erupsi, Masyarakat Diimbau Tidak Lakukan Aktivitas di Sekitar Gunung

👤Atalya Puspa 🕔Senin 27 Maret 2023, 15:54 WIB
GUNUNG Api Ile Lewolotok di Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana...
DOK MI.

Warga Australia Ditemukan Meninggal Dunia di Gili Trawangan Lombok

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 27 Maret 2023, 13:18 WIB
Seorang warga Australia bernama Alan Evan Croft, 71, ditemukan meninggal dunia dalam kamar penginapannya di Dusun Gili Trawangan, Kabupaten...
Metrotv/Fransiskus Gerardus Molo

Demi Rawat Tanaman Komoditi, Yosep Hidup Sendiri di Ujung Flores Timur 

👤Fransiskus Gerardus Molo 🕔Senin 27 Maret 2023, 11:00 WIB
Gubuknya yang sederhana masih berada di wilayah Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga. Lokasinya kurang lebih 5 kilometer dari permukiman...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya