Realisasi PAD Bojonegoro Tertinggi Se-Indonesia Capai 137,06%

PEMERINTAH Kabupaten Bojonegoro kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat, Kamis (16/3), di Jakarta. Pemkab Bojonegoro menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pemerintah daerah kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD Tahun 2022 peringkat pertama tingkat kabupaten se-Indonesia yang diterima Kepala Bapenda Bojonegoro M. Ibnu Soeyoeti. 

Sebagai bukti nyata dalam pembangunan Bojonegoro, capaian penghargaan tersebut dengan realisasi pendapatan APBD sebesar 137,06%. Sumber data ini dari LRA 2022 per 24 Februari 2023 yang diolah Ditjen Bina Keuangan Daerah 2023.

Penghargaan itu diberikan kepada 11 gubernur dan 29 bupati/wali kota. Acara itu dibuka langsung Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2023.

Baca juga: Apindo UMKM Merdeka Batch 3 Dimulai

John Wempi Wetipo memyampaikan bahwa upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan, sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga. Pada akhirnya, ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, banyaknya belanja APBD tersebut akan dapat mendorong belanja pihak swata sehingga perekonomian daerah akan berkembang dengan baik.

Solusi dalam percepatan realisasi belanja APBD, lanjutnya, antara lain:

1. Melakukan pengadaan dini dimulai akhir Agustus tahun sebelumnya. 
2. Melakukan percepatan belanja melalui e-katalog lokal.
3. Penepatan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa.
4. Percepatan penetapan juknis DAK dari kementerian/lembaga. 
5. Percepatan pelaksanaan DED awal tahun. 
6. Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai kemajuan kegiatan. 
7. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. 
8. Membentuk tim monitoring dan evaluasi. 
9. Pemberian reward dan punishment terhadap realisasi anggaran. 
10. Percepatan realisasi administrasi. 
11. Melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan.
12. Mendorong peran APIP dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan. 
13. Meminta pendampingan dan asistensi APH. (RO/Z-2)