Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENANTIAN masyarakat Blora dalam menunggu kepastian hukum atas hak tanah yang dialaminya, akhirnya menemukan titik terang.
Hal ini ditandai dengan pembagian 1043 sertifikat oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni kepada 10 perwakilan masyarakat., Jumat (10/3).
Di hadapan Presiden dan masyarakat, Hadi melaporkan bahwa konflik lahan yang dialami masyarakat sejak 1947 tersebut sempat berlarut-larut. Namun atas perhatian Presiden kepada masyarakat, akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan.
“Kasus yang sebelumnya berlarut-larut penyelesaiannya. Alhamdulilah atas perintah Presiden kini dapat diselesaikan,” tegas Hadi lewat keterangan yang diterima.
Adapun jumlah target 1.160 sertifkat yang diserahkan tersebar di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Ngelo (132 sertipikat), Cepu (577 sertifikat), dan Karangboyo (334 sertifikat). Sisanya sebanyak 117 sertifikat sedang dalam proses untuk dilengkapi data administrasinya.
Penyelesaian konflik ini, kata Hadi, merupakan hasil dari kolaborasi dan kerja sama antara Gubernur Jawa Tengah, Bupati Blora, Forkompimda, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak atas kerja samanya sehingga skema pemberian HGB di atas HPL untuk masyarakat dapat terealisasi dengan baik,” ujar Hadi.
Baca juga: Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Gereja HKBP Tanjung Batu yang Berdiri Sejak 1965
Selain memperoleh kepastian hukum atas tanah dan sebagai pertanda usainya konflik, masyarakat kelurahan Wonorejo, kini dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan dan sumber ekonomi lainnya.
“Reforma Agraria sejatinya adalah penataan aset sekaligus akses. Setelah ini saya minta Kanwil BPN Jateng mendampingi masyarakat supaya mereka berdaya secara ekonomi,” tandas mantan Panglkma TNI itu
Adapun Presiden mengaku senang bisa menyerahkan sertifikat tanah di Blora dan memuji kinerja Kementerian ATR/BPN. Menurut Presiden, sertifikat yang diberikan berlaku selama 30 tahun, dan bisa diperpanjang 20 tahun, kemudian bisa diperbarui lagi 30 tahun. Sehingga total penggunaan sertifikat bisa selama 80 tahun. “Sudah saya perintahkan kepada Menteri ATR/BPN konflik Blora ini. Ternyata hari ini sudah selesai dan bisa dibagikan. Sertiikat ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang sampai 80 tahun," ujar Jokowi. (Ant/H-3)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, mengungkapkan 1,1 juta hektare tanah yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pengaduan masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong semua unit kerja Kementerian ATR/BPN agar wajib berinovasi meningkatkan pelayanan.
Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nusron menjelaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kapolri untuk penegakan hukum terkait berbagai isu-isu kejahatan di bidang pertanahan khususnya dalam memberantas mafia tanah.
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved