Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di Hotel Grand Marina, Toboali, Bangka Selatan.
Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Babel Adi Riyanto mengatakan, kegiatan bertema Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal untuk Peningkatan Ekonomi Daerah itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya Kekayaan Intelektual Komunal dalam melindungi sumber daya genetik, indikasi geografis, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, menyebut bahwa di Kabupaten Bangka Selatan, telah terdapat 13 Kekayaan Intelektual Komunal yang didaftarkan terdiri atas 6 Ekspresi Budaya Tradisional meliputi Beraben Gasing, Telo’ Seroja, Tari Nganten Herdek, Kawin Herdek, Tari Tigel, dan Tari Gajah Menunggang. Selanjutnya ada 7 Pengetahuan Tradisional meliputi, Mie Kuah Ikan, Lempah Kuning, Lakso, Bongkol, Belacan Habang dan Kue Bolu Kuci.
Baca juga : Kakanwil Kemenkumham Babel Ambil Sumpah 38 Pegawai Negeri Sipil
Eva berharap kedepannya masyarakat Bangka Selatan dapat mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunalnya karena Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi yang sangat besar dalam hal Kekayaan Intelektual.
"Hargailah potensi alam, budaya dan pengetahuan yang ada di daerah kita dengan menjaga dan melestarikan serta mencatatkannya agar tidak diakui oleh pihak lain" ujar Eva Gantini .
Baca juga : Kemenkumham Babel Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bangka
Bupati Bangka Selatan yang diwakil Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Eddy Supriadi, mengatakan, di Kabupaten Bangka Selatan terdapat banyak potensi untuk bisa didaftarkan Kekayaan Intelektualnya, baik Komunal maupun Personal.
"Kami sebagai pemerintah daerah akan berperan membantu masyarakat , karena masyarakat Bangka Selatan ini masih awam dalam hal ini," Eddy.
Dalam kesempatan itu, juga diserahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dari ditjen Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional untuk makanan khas "Lakso". Lakso tercatat dengan nomor pencatatan " PT19202300027 dengan Kustodian Dinas pendidikan dan kebudayaan Bangka Selatan. Jenis pengetahuan tradisional kemahiran membuat kerajinan tradisional makanan/minuman tradisional dengan pelapor Elvan Rulyadi. (RO/Z-5)
UNTUK mendorong kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Bank Indonesia perkuat sektor pertanian.
WARGA di Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung (Babel) diimbau untuk tidak merayakan malam tahun baru dengan dengan pesta petasan dan kembang api.
Kenaikan UMP 2026 sebesar 4,05 persen di Bangka Belitung dipandang sudah cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Tim Satgas Gakkum selain mengamankan sejumlah orang, mengamankan juga barang bukti terkait aktivitas tambang ilegal tersebut.
Hilman Kurniawan dari Seadoo Racing Team tampil impresif di kelas Endurance Runabout GP1.
Melalui program edukasi Indonesia Fintech Youth Community (Infinity), Aftech menyambangi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari rangkaian Bulan Fintech Nasional 2025.
PENGADILAN Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi membatalkan pendaftaran merek "Tekipo" yang dinilai memiliki persamaan dengan merek "Tekiro"
Total pembiayaan akan mencapai Rp10 triliun, dengan masing-masing penerima akan memperoleh kredit maksimal Rp500 juta.
Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasDian Nusantara (Undira) menggelar pameran fotografi bertajuk Kreativitas Tanpa Batas dalam Lensa .
DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI menyoroti masih maraknya peredaran barang yang memakai merek tanpa izin, atau yang lazim disebut sebagai barang palsu.
Penggunaan dan kepemilikan merek Kutus Kutus kini memiliki kepastian hukum final setelah Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya.
DJKI dan Bea Cukai menegaskan pentingnya rekordasi merek untuk mencegah masuknya barang palsu ke Indonesia. Pemilik merek diminta proaktif lindungi hak KI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved