Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PARAMITHA Widya Kusuma, anggota legislatif perempuan merupakan kader Partai Demokrasi Indonesi (PDI) Perjuangan periode 2019-2024. Mitha sapaan akrab Paramitha, berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.
Sebagai putri daerah Brebes, Mitha berkeinginan untuk memajukan kota kelahirannya itu. Kini, Mitha selaku legislator wanita paling muda di Fraksi PDI Perjuangan ini terkenal dermawan dan memiliki empati tinggi hingga akhirnya maju melenggang ke Parlemen dengan raupan suara terbanyak 129.000 suara.
Selama bertugas di Komisi VII DPR RI, Mitha bersyukur keinginannya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat serta memajukan daerah, terutama daerah pemilihannya itu semakin terbuka lebar. Bahkan, ia tidak sungkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan keberlangsungan agar program-programnya terlaksana dengan baik.
Adapun, program-program yang dilakukan Mitha dalam bidang pertanian diantaranya membagikan sekitar 3.000 konverter kit untuk para petani, hand traktor serta pompa air. Tentu, alat-alat tersebut sangat berguna bagi para petani meningkatkan mutu hasil panen.
Bukan cuma di bidang pertanian saja, Mitha yang merupakan putri dari Ketua DPC PDI Perjuangan ini juga menaruh perhatian yang besar di bidang pendidikan. Misalnya, Mitha memberikan program bantuan ribuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid sekolah, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa.
Selain itu, anak mantan Bupati Brebes ini juga menjalankan program BARISTA yaitu pemberian bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan riset kepada mahasiswa aktif tingkat akhir jenjang Diploma serta Strata, untuk menyelesaikan tugas akhir berbasis kerja sama riset di lingkungan BRIN.
Selanjutnya, Mitha juga prihatin dengan kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes yang masih jauh dari memadai. Makanya, ia berkomitmen ingin meningkatkan dan memperjuangkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk warga di Brebes, terutama yang tinggal daerah terpencil.
“Masih banyak warga yang kesulitan untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, terutama di daerah pedesaan. Saya ingin memastikan setiap masyarakat Brebes terlepas dari latar belakang dan lokasi tempat tinggal dapat akses yang sama dalam pelayanan kesehatan atau fasilitas pendidikan yang berkualitas,” kata Mitha melalui keterangannya yang diterima (8/3).
Kemudian, Mitha untuk masalah kebencanaan juga telah mempersiapkan dengan sangat detail, seperti menyediakan alat-alat kesehatan antara ventilator bagi para penyintas covid-19 di RSUD Brebes dan menyediakan perahu karet untuk membantu mengevakuasi saat terjadi bencana.
Berikutnya, Mitha juga punya program bantuan perumahan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar memiliki hunian lebih layak yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ada lebih dari 2.000 warga yang kini bisa memiliki rumah layak. Termasuk, program membangun jalan desa yang rusak, membangun pondok pesantren, rehabilitasi masjid dan musholla yang rusak serta menyediakan truk-truk sampah untuk mengurangi limbah.
“Semua program ini tentunya bertujuan untuk membentuk ekosistem di masyarakat Brebes yang lebih baik,” ujar Wakil Ketua DPC PDI-P Brebes ini.
Mitha juga membuat sumur bor untuk kebutuhan air minum di banyak desa Kabupaten Brebes dengan menggandeng Kementrian ESDM, pelatihan industri kecil menengah untuk kelompok UMKM dan beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Brebes. Tentu, kata dia, upaya ini dilakukan untuk kemajuan daerah dan masyarakat di Brebes, Jawa Tengah.
“Menjadi bagian dari ikhtiar saya menjalankan dan mensukseskan program-program yang saya buat semata-mata untuk kemajuan dan kesuksesan masyarakat Brebes,” ucapnya.
Namun, ia menyadari sebagai anggota dewan masih memiliki keterbatasan dalam menampung semua aspirasi karena begitu banyaknya persoalan dan begitu luasnya area kerja. Sehingga, harus ada skala prioritas yang menjadi landasan bekerja dalam membangun daerah sekaligus meningkatkan kapasitas keilmuan pengetahuan masyarakat.
Makanya, Mitha tak sungkan untuk bertemu dan menyapa langsung masyarakat sembari melakukan kegiatan rutin seperti membagikan sembako bagi masyarakat kurang mampu, rutin melakukan santunan anak yatim dan kaum dhuafa serta membagikan hewan qurban di Hari Raya Idul Adha.
“Saya pelan-pelan mengurai dan menyelesaikan satu per satu yang menjadi problematika di masyarakat. Saya selalu mengkaji apa saja kendala dan mencari tahu kekurangan yang sangat dibutuhkan warga. Saya ingin, tidak ada lagi warga di dapil saya yang hidup kekurangan. Mungkin masih jauh dari harapan, saya berharap semoga saya bisa terus memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat luas, Brebes khususnya,” ungkapnya.
Diketahui, Paramitha Widya Kusuma adalah anggota DPR RI dari kalangan wanita dan menjadi salah satu yang termuda di periode 2019-2024. Kini, putri dari Indra Kusuma itu berusia 31 tahun. (H-3)
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Dia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12% pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, wacana tersebut tak diikuti dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada.
Posisi Polri saat ini yang langsung berada di bawah Presiden adalah format terbaik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved