ANGGOTA Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendukung upaya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, untuk membangun kawasan industri di Fakfak, Papua Barat.
"Itu sudah tepat, karena itu mendekatkan ke bahan baku dari blok Tanggu, yang jumlah produksinya besar sehingga lebih efisien," katanya dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan kawasan Papua Barat sangat tepat dijadikan pusat industri pupuk, karena jangkauan bahan bakunya sangat dekat.
Selain itu, pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat menjadi jalan keluar bagi wilayah Indonesia Timur dalam memperoleh pupuk dengan biaya yang kecil.
"Karena masalah biaya logistiknya pasti lebih rendah, dan mempengaruhi harga pokok produksinya. Itu bisa membuat harga pupuk di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur itu menjadi lebih rendah," jelasnya.
Selain itu, wilayah Indonesia Timur selama ini belum ada pabrik pupuk, hingga langkah Kementerian Investasi itu sangatlah tepat dan harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak, khususnya masyarakat Papua.
Baca juga : Komisi II DPR Pertanyakan Kesiapan Pemprov Sumut Hadapi Pemilu 2024
Kata dia, dengan hadirnya industri pupuk di wilayah Timur Indonesia, maka proses distribusi pupuk ke wilayah-wilayah terdekat seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan lainnya akan lebih mudah disertai biaya logistik makin rendah.
Sarmuji berharap kehadiran industri pupuk ini ke depannya, bisa menjadikan wilayah Indonesia Timur sebagai sentral produksi pertanian sekaligus menjadi wilayah penghasil beras terbesar di luar Jawa.
Sarmuji juga meyakini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bisa merealisasikan hal tersebut pada2027. Pasalnya, dengan waktu empat tahun, pembangunan kawasan industri pupuk bisa selesai sesuai dengan target.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan kawasan industri pupuk di Provinsi Papua Barat merupakan proyek besar dalam rangka membuat lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
Selain itu, alasan dibangunnya kawasan industri itu, karena untuk mendatangkan pupuk ke wilayah Papua membutuhkan biaya logistik yang tinggi, sehingga sulit untuk mengembangkan sektor pertanian. (Ant/OL-7)
