Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KAPOLDA Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto berjanji akan tuntaskan pengusutan kasus beras oplosan milik Bulog yang dijual ke masyarakat dengan harga tinggi.
"Karena ini terkait dengan perut rakyat, saya sudah perintahkan tidak ada rem. Kita harus gaspol supaya prosesnya tuntas sampai ke atas," kata Rudy kepada wartawan di Serang, Banten, Senin (13/2/2023)
Sebelumnya, Rudy mendampingi Dirut Perum Bulog Budi Waseso saat mengungkapkan temuan 350 ton beras impor milik Bulog yang dijual ke masyarakat dengan harga tinggi.
Dalam jumpa pers bersama Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Jumat (10/2), Polda Banten mengungkapkan penangkapan 7 orang pengoplos beras pada 8-9 Februari, di berbagai wilayah Banten.
Ketujuh orang tersangka itu adalah HS (36), TL (39), AL (58), BR (31), FR (42), HM (66), dan ID (30).
Mereka beroperasi di lima tempat di kabupaten dan kota di Banten, yaitu di Lebak, Cilegon, Serang Kabupaten, Serang Kota, dan Pandeglang.
Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto mengemukakan, bahwa Dirut Perum Bulog Budi Waseso sudah mempersilahkan tim penyidik untuk melakukan penyelidikan sampai ke atas, supaya nanti ketahuan siapa yang paling bertanggung jawab terkait masalah ini.
Ia menjelaskan, jika dulu diperlukan proses yang panjang untuk mengoplos beras yang diimpor Bulog karena standarnya medium. Sekarang ini para pengoplos cukup repacking beras impor Bulog yang standarnya premium lalu dijual ke pasar.
"Mereka dapatnya Rp8.300 per kilo setelah direpacking dijual ke pasar seharga Rp. 11.400 per kilo," ungkap Rudy.
Karena ini masih dalam proses penyidikan, Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto meminta agar tidak ditanyakan hal-hal yang terlampau teknis, agar tersangkanya tidak terburu kabur. (OL-13)
Baca Juga: IKAPPI Tuding Kinerja Bulog Tidak Maksimal
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
APPSI mendukung mentan membongkar mafia beras, pedagang pasar menjadi korban dari peredaran beras oplosan yang tidak hanya merugikan masyarakat.
Dirut Perum Bulog itu menyoroti kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan seorang mantan menteri. Tepatnya, ketika pemerintah mulai memberlakukan kebijakan PPKM.
SEJUMLAH emak-emak di Kota Mataram, NTB, melakukan protes atas kenaikan harga beras. Mereka resah harga beras terus melonjak di tengah mahalnya sejumlah kebutuhan pokok.
KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan, Sumatera Utara siap mendalami dugaan pelanggaran aturan antimonopoli dalam tata niaga beras.
"Saya sampaikan ke pimpinan wilayah (pinwil) Perum Bulog, siapa yang bermain dengan beras, saya pecat langsung, tidak ada tegur-teguran,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved