Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan mengapresiasi komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk merebut kembali aset-aset negara yang dikuasai mafia ilegal di sektor sawit, tambang, dan beras.Presiden Prabowo dalam pidatonya Jumat (15/8) di hadapan MPR/DPR RI menyinggung praktik ilegal dari sektor sawit, tambang dan beras.
Prabowo menyampaikan dari potensi 5 juta hektare lahan sawit ilegal, sudah dikuasai kembali 3,1 juta hektare. Dari 3,7 juta hektare yang sudah diverifikasi melanggar aturan, sebagian besar sudah kembali ke tangan negara.
Presiden Prabowo bahkan mengeluarkan ultimatum tegas sebagai bentuk niat kuatnya yang sudah lama untuk menghentikan praktik ilegal yang melibatkan aparat negara, sekaligus menegakkan amanat UUD 1945. Prabowo mengatakan tambang Ilegal ada 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara minimal Rp 300 triliun.
Prabowo memberi ultimatum tegas kepada para jenderal TNI dan Polri yang menjadi beking tambang ilegal bahwa negara akan bertindak keras. Menurut Syahganda, upaya pengambilalihan lahan sawit ilegal telah dimulai dan menunjukkan hasil positif. “Ini bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menindak mafia yang selama ini merugikan negara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (17/8).
Optimisme ini semakin kuat setelah keberhasilan menindak mafia sawit, yang menurut Syahganda menjadi modal penting untuk menaklukkan mafia tambang dan beras. Ketegasan Prabowo juga, kata dia, berlaku pada sektor perberasan nasional dengan menyoroti penggilingan padi dan beras karena sangat penting bagi hajat hidup rakyat.
Usaha penggilingan skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah agar kebutuhan dasar rakyat terlindungi. Pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan diminta beralih sektor demi menjaga kualitas dan harga beras yang terjangkau. “Dengan bukti kerja nyata dari pemberantasan mafia sawit, saya yakin langkah serupa akan berhasil di sektor tambang dan beras,” tutup Syahganda. (Cah)
APPSI mendukung mentan membongkar mafia beras, pedagang pasar menjadi korban dari peredaran beras oplosan yang tidak hanya merugikan masyarakat.
KAPOLDA Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto berjanji akan tuntaskan pengusutan kasus beras oplosan milik Bulog yang dijual ke masyarakat dengan harga tinggi.
Dirut Perum Bulog itu menyoroti kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan seorang mantan menteri. Tepatnya, ketika pemerintah mulai memberlakukan kebijakan PPKM.
SEJUMLAH emak-emak di Kota Mataram, NTB, melakukan protes atas kenaikan harga beras. Mereka resah harga beras terus melonjak di tengah mahalnya sejumlah kebutuhan pokok.
KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan, Sumatera Utara siap mendalami dugaan pelanggaran aturan antimonopoli dalam tata niaga beras.
Lodewijk menjelaskan pemerintah sangat berkomitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal, terutama yang mempunyai beking oknum pejabat.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved