Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan mengapresiasi komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk merebut kembali aset-aset negara yang dikuasai mafia ilegal di sektor sawit, tambang, dan beras.Presiden Prabowo dalam pidatonya Jumat (15/8) di hadapan MPR/DPR RI menyinggung praktik ilegal dari sektor sawit, tambang dan beras.
Prabowo menyampaikan dari potensi 5 juta hektare lahan sawit ilegal, sudah dikuasai kembali 3,1 juta hektare. Dari 3,7 juta hektare yang sudah diverifikasi melanggar aturan, sebagian besar sudah kembali ke tangan negara.
Presiden Prabowo bahkan mengeluarkan ultimatum tegas sebagai bentuk niat kuatnya yang sudah lama untuk menghentikan praktik ilegal yang melibatkan aparat negara, sekaligus menegakkan amanat UUD 1945. Prabowo mengatakan tambang Ilegal ada 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara minimal Rp 300 triliun.
Prabowo memberi ultimatum tegas kepada para jenderal TNI dan Polri yang menjadi beking tambang ilegal bahwa negara akan bertindak keras. Menurut Syahganda, upaya pengambilalihan lahan sawit ilegal telah dimulai dan menunjukkan hasil positif. “Ini bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menindak mafia yang selama ini merugikan negara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (17/8).
Optimisme ini semakin kuat setelah keberhasilan menindak mafia sawit, yang menurut Syahganda menjadi modal penting untuk menaklukkan mafia tambang dan beras. Ketegasan Prabowo juga, kata dia, berlaku pada sektor perberasan nasional dengan menyoroti penggilingan padi dan beras karena sangat penting bagi hajat hidup rakyat.
Usaha penggilingan skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah agar kebutuhan dasar rakyat terlindungi. Pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan diminta beralih sektor demi menjaga kualitas dan harga beras yang terjangkau. “Dengan bukti kerja nyata dari pemberantasan mafia sawit, saya yakin langkah serupa akan berhasil di sektor tambang dan beras,” tutup Syahganda. (Cah)
APPSI mendukung mentan membongkar mafia beras, pedagang pasar menjadi korban dari peredaran beras oplosan yang tidak hanya merugikan masyarakat.
KAPOLDA Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto berjanji akan tuntaskan pengusutan kasus beras oplosan milik Bulog yang dijual ke masyarakat dengan harga tinggi.
Dirut Perum Bulog itu menyoroti kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan seorang mantan menteri. Tepatnya, ketika pemerintah mulai memberlakukan kebijakan PPKM.
SEJUMLAH emak-emak di Kota Mataram, NTB, melakukan protes atas kenaikan harga beras. Mereka resah harga beras terus melonjak di tengah mahalnya sejumlah kebutuhan pokok.
KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan, Sumatera Utara siap mendalami dugaan pelanggaran aturan antimonopoli dalam tata niaga beras.
Penertiban dilakukan mulai Rabu (4/2) dan seterusnya ke depan, sebagai upaya menjaga ketertiban pemanfaatan ruang serta menjamin keselamatan operasional penerbangan di kawasan bandara.
Nenek Saudah mengalami penganiayaan hingga menderita luka serius setelah berupaya menegur praktik pertambangan tanpa izin di wilayah tempat tinggalnya.
Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan akan menindaklanjuti data Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved