Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEKRETARIS Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburohman mendukung Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman membongkar praktik mafia beras. Ia menegaskan bahwa pedagang pasar juga menjadi korban dari peredaran beras oplosan yang tidak hanya merugikan masyarakat.
Menurut Mujiburohman, maraknya praktik pengoplosan beras dari sisi kualitas maupun kemasan. Hal ini, sambung dia, telah menciptakan ketidakpercayaan di kalangan konsumen terhadap pedagang pasar tradisional.
“Pedagang pasar kerap kali disalahkan ketika konsumen mendapati kualitas beras yang tidak sesuai. Padahal, banyak dari kami tidak tahu bahwa beras yang kami terima sudah dioplos sejak dari distributor,” ujar Mujiburohman dalam keterangannya, Selasa (1/7).
Ia menyambut baik langkah Kementerian Pertanian (Kementan) maupun Satgas Pangan yang melakukan inspeksi mendadak dan membongkar gudang-gudang penyimpanan beras oplosan di sejumlah wilayah. Dirinya menilai, tindakan tersebut tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menyelamatkan nama baik pedagang pasar yang selama ini terkesan ikut terlibat, padahal juga menjadi korban.
“Kami berharap pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi pangan, khususnya beras. Pedagang pasar butuh kepastian bahwa produk yang kami jual berasal dari sumber yang legal dan berkualitas,” tegasnya.
Mujiburohman juga mengimbau kepada seluruh pedagang pasar yang tergabung dalam APPSI untuk lebih selektif dalam memilih distributor dan memastikan asal-usul barang dagangan mereka.
Ia menegaskan bahwa APPSI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan pasar yang sehat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
"Kami sangat mendukung langkah Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam hal ini pemerintah dalam membongkar praktik mafia beras tersebut, sehingga kami para pedagang pasar dan masyarakat yang merupakan konsumen bisa mendapatkan barang yang berkualitas untuk dijual dan dikonsumsi. Diharapkan, dengan penindakan tegas ini, harga beras bisa lebih stabil dan kualitas pangan masyarakat Indonesia semakin terjamin," tuturnya.
Seperti diberitakan, pemerintah menemukan pelanggaran serius dalam peredaran beras di pasar. Sebanyak 212 merek beras Mentan Amean kepada Kapolri dan Jaksa Agung karena terbukti tidak sesuai standar mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET). (H-4)
KUALITAS beras premium yang dijual di tingkat pedagang di Tasikmalaya, Jawa Barat banyak dioplos dengan kualitas beras lainnya. Kenaikan harga beras tersebut, masih tetap dijual Rp16 ribu
KAPOLDA Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto berjanji akan tuntaskan pengusutan kasus beras oplosan milik Bulog yang dijual ke masyarakat dengan harga tinggi.
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
PEMERINTAH mengklaim berhasil mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
PERUM Bulog telah menyerap 2.023.063 ton beras dari petani lokal. Serapan itu disebut merupakan angka tertinggi sepanjang Januari–Mei selama 58 tahun berdirinya Bulog.
Total produksi beras dari Januari hingga April 2025 mencapai 13,95 juta ton. Sementara total konsumsi beras pada Januari - April 2025 mencapai 10,36 juta ton.
Mentan meminta Satgas Pangan untuk menindaklanjuti kasus itu hingga ke produsen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved