Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PEMERINTAH memberikan ultimatum tegas kepada para pengusaha beras agar segera mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya terkait mutu, harga, dan kesesuaian informasi pada kemasan produk. Hal ini disampaikan usai Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap hasil investigasi nasional yang menunjukkan anomali pada produk beras yang beredar di pasaran dan berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.
“Kami mencoba mengecek, bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ada anomali: harga di tingkat penggilingan turun, tetapi harga di konsumen naik. Kami temukan mutu tidak sesuai, harga melebihi HET, dan berat tidak pas,” tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (28/6).
Sebagaimana diketahui, investigasi yang berlangsung pada 6–23 Juni 2025 ini melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi. Hasilnya, 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan.
“Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp 99 triliun per tahun. Karena itu, kita minta Satgas Pangan turun, dan dalam dua minggu ke depan, semua produsen dan pedagang wajib lakukan penyesuaian,” ujar Amran.
Dirinya meminta Satgas Pangan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk mendalami indikasi pelanggaran dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti memanipulasi mutu dan harga pangan.
Sementara itu, Kepala Satgas Pangan, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, menegaskan tenggat waktu dua minggu diberikan kepada seluruh pelaku usaha beras untuk melakukan klarifikasi dan penyesuaian atas produk mereka.
“Jika tidak dilakukan, Satgas Pangan akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” bebernya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus), Andi Herman, mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap harga di atas HET ataupun kualitas yang diperdagangkan yang tidak sesuai harus dilakukan penegakan hukum guna memberikan efek jera dan tata kelola.
“Oleh karena itu diberikan kesempatan dan waktu untuk segera menghentikan perbuatan curang tadi untuk kemudian diperbaiki tata kelola agar harga pangan bisa terjangkau sebagaimana yang diharapkan,” kata Andi. (Fal/M-3)
Dengan HET premium itu, risikonya ada pabrik yang tidak berani produksi karena harga bahan baku gabah dan dari petani masih tinggi.
Kelangkaan beras premium di pasaran terjadi karena produsen sudah telanjur memproduksi beras premium yang tidak sesuai standar.
Dalam kegiatan ini, Polsek Pamanukan menjual beras Bulog SPHP seberat 5kg dengan harga Rp 60.000 per kantong.
Kenaikan tersebut disebabkan, karena harga gabah di tingkat petani kosong dan pasokan juga menurun hingga dipastikan harga beras tergantung pengirim.
Beras premium yang selama ini dijualnya memang sudah lama ditarik setelah beredar beras oplosan di berbagai daerah ditarik dan sekarang tidak ada penjualan.
SEJUMLAH warga di Banyumas, Jawa Tengah, mengeluhkan harga beras yang melonjak. Di sisi lain, beras premium menghilang dari pasaran.
Aprindo menyatakan beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel. Sebelumnya beras premium sempat ditarik akibat masalah pelanggaran standar mutu.
Bagi konsumen, kebijakan ini berpotensi memudahkan pilihan karena kategori lebih sederhana. Namun, fleksibilitas harga membuat masyarakat harus lebih jeli, sebab harga bisa lebih fluktuatif mengikuti pasokan dan permintaan.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
PENGAMAT Pertanian, Syaiful Bahari mengungkapkan bahwa saat ini kebijakan dua Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras jenis medium dan premium kini sudah tidak relevan.
KETUA Umum Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penurunan harga jual beras premium sebesar Rp200 per kilogram.
pemerintah perlu juga menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran pengoplosan beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved