Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa persoalan mafia beras sudah berlangsung lama. Bahkan, praktik mafia beras berlangsung sejak awal pandemi covid-19, hingga salah satu menteri tertangkap akibat hal tersebut.
"Mafia sejak awal saya jadi Dirut Bulog dan awal PPKM, beras bansos itu sudah dikuasai mafia. Itu terbukti sudah ada yang masuk (penjara) dan ada permainan," pungkasnya di Jakarta, Kamis (2/2).
"Ada oknum menteri kena dan itu berhubungan dengan mafia besar. Ada juga kasus di Satgas Pangan dan ada yang dipenjara. Ada yang diperingatkan dan paling penting sudah selesai," imbuh Buwas, sapaan akrabnya.
Baca juga: KPK Buka Penyelidikan kasus Ketiga Dugaan Korupsi Bansos
Menurutnya, saat ini persoalan mafia beras sudah bukan kewenangan Bulog. Akan tetapi, sudah menjadi tugas pengawasan dari Satgas Pangan.
Penindakan dan penyelesaian kasus tersebut, lanjut dia, sudah ditangani Satgas Pangan, baik secara persuasif maupun melalui jalur hukum.
"Penyelesaian itu ada yang bertanggung jawab. Bukan berarti harus dihukum pidana. Terserah, karena penindakan itu bisa secara persuasif. Yang penting orang itu paham dan tidak akan mengulangi perbuatannya," tutur Buwas.
Baca juga: Presiden: Harga Beras Naik di Semua Provinsi
"Tujuan hukuman atau penindakan kan di situ. Percuma ditahan atau ditangkap, tapi tidak selesai persoalannya," sambungnya.
Buwas menekankan bahwa data terkait beras susah diserahkan kepada Satgas Pangan. Pun, pengawasan di lapangan semakin ketat, termasuk dari penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), atau operasi pasar.
Adapun Buwas mengklaim pihaknya telah memotong birokrasi penyaluran CBP dengan menghadirkan Kios Bulog di Food Station. Dengan begitu, pedagang eceran dapat langsung membeli beras di sana.(OL-11)
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar pengusaha penjual beras menjual beras dengan standar yang berlaku.
Pemerintah memastikan bantuan pangan beras mulai disalurkan pada Juli ini.
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, namun masih ada oknum mafia yang mencoba mempermainkan situasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Wakil Wali Kota Pematangsiantar mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Obon Tabroni meninjau Pasar Kosambi, Bandung, untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan ke Pasar Johar Baru, Jakarta. Di sana, ia menemukan stok bahan pangan saat ini cukup.
PEMERINTAH provinsi Jawa Timur memastikan stok bahan pangan dan kebutuhan pokok di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan Ramadan hingga Idul Fitri.
Rano juga memastikan ketersediaan komoditas lain seperti ikan dan ayam
Menurut Plh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Bastiah, kegiatan GPM ini dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved