Warga Bandung Keberatan Harus Tunjukkan KTP Dalam Pembelian Minyakita

HINGGA kini minyak goreng kemasan bersubsidi, Minyakita sulit didapat. Bahkan jikapun ada harganya di atas harga eceran tertinggi (HET).

Terkait kelangkaan MinyaKita, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menetapkan kebijakan bahwa pembelian Minyakita harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namu hal itu menuai protes dari pedagang dan pembeli di Kota Bandung Jawa Barat (Jabar).

Neneng, salah seorang pembeli, yang keberatan dengan syarat untuk memporoleh minyak harus dengan menunjukkan KTP  karena dinilai tidak praktis. "Sekarang memang susah beli Minyakita, jika nanti ada dan harus pake KTP terlalu ribet," kata Neneng, ibu rumah tangga yang tinggal di Daerah Chiampleas Kota Bandung, Kamis (9/2).

Hal sama juga dikatakan Wawan, soarang pedagang gorengan. Ia mengakui kebijakan soal KTP dalam pembelian Minyakita untuk pembatasan pembelian dan menghindari para spekulan. "Tapi jangan juga kebijakan yang dibuat pemerintah merepotkan pembeli dan juga pedagang," ungkapnya.

Pedagang sembako di Pasar Sederhana Rukmi, mengatakanpenggunaan KTP dalam membeli Minyakita dianggap terlalu berlebihan. "Pengawasannya seperti apa kan belum tahu, pembeli juga tidak semua orang dewasa yang sudah punya KTP terlalu berlebihan," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Elly Wasliah menyebut tiga pasar di Kota Bandung akan mendapatkan tambahan pasokan Minyakita sebanyak 30 karton atau 360 liter per bulan. Ketiga pasar tersebut yakni, Pasar Sederhana, Pasar Kiaracondong, dan Pasar Kosambi. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan Minyakita di masyarakat.

"Sekitar 500 ton Minyakita yang sempat ditemukan (ditimbun) dari salah satu produsen akan didistribusikan ke 4 provinsi. Untuk Kota Bandung akan ada 3 pasar yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan," terangnya.

Disdagin Kota Bandung, kata Elly, juga telah melalukan rapat bersama Kementerian Perdagangan. Para produsen minyak goreng diminta menambahkan stok dari 300 ribu ton per bulan menjadi 450 ribu ton per bulan untuk  kebutuhan persiapan jelang Ramadan dan Idul Fitri.

"Langkah-langkah yang akan dilakukan yakni monitoring setiap Senin dan Kamis di 8 pasar tradisional dan 8 toko ritel. Monitoring stok barang kebutuhan setiap bulan kita lakukan," tambahnya. (OL-15)