Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN Puan terus bergerak untuk memperkuat basis dukungan, untuk mendorong Puan Maharani dapat maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang.
Kali ini, Relawan Puan Purwakarta bergerak hingga dengan menggelar sejumlah aksi sosial Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Relawan Puan di Kab. Purwakarta mengawali aksinya dengan mensosialisaikan Puan Maharani di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakancikao. Kedatangan Relawan Puan disambut dengan baik oleh masyarakat dari Desa tersebut.
Baca juga : Dukung Puan sebagai Capres, Relawan Gelar Kegiatan Sosial di Cianjur
Selain itu, Relawan Puan juga membagikan ratusan paket sembako kepada para warga yang kurang mampu dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pembagian bantuan yang mayoritasnya diikuti oleh Ibu-ibu disana berjalan dengan aman dan tertib.
Ayunda. salah satu peserta mewakili warga di Desa tersebut mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan dukungannya kepada Puan Maharani.
Baca juga : Dukung Puan Sebagai Capres 2024, Emak-emak Gelar Rampak Jaipong di Ciamis
"Saya mewakili warga Desa Cilangkap mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan," ucapnya.
"Semoga kegiatan ini terus dilakukan oleh Relawan Puan untuk membantu di tempat lainnya. Harapan saya, semoga Ibu Puan Maharani sukses dan dapat maju menjadi Presiden di 2024," kata Ayunda.
Masih di Kecamatan yang sama, Relawan Puan juga membagikan ratusan bantuan di Desa Kadu Mekar. Di Desa Kadu Mekar para warga juga menyerukan dukungannya kepada Puan Maharani untuk menjadi pemimpin di 2024 mendatang.
Baca juga : Relawan Puan Kembali Adakan Kegiatan di Jawa Barat dan Jawa Timur
"Ayo kita dukung Ibu Puan Maharani untuk maju dan menang di 2024! Ibu Puan Jaya!" kata Rizal, salah satu seorang warga.
Koordinator Relawan Puan Sri Wulandari Kabupaten Purwakarta, mengatakan dirinya siap bergerak secara militan untuk memenangkan Puan Maharani bila dapat maju di 2024.
Wulan juga menyampaikan bahwa kegiatan yang digelar Relawan Puan Kab. Purwakarta merupakan bentuk kepedulian Relawan Puan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Selain itu, kami juga mensosialisasikan Ibu Puan Maharani sebagai sosok wanita yang mampu memimpin Indonesia pada masa mendatang," ujarnya.
"Saya yakin, Ibu Puan dapat menjadi pemimpin wanita yang baik dan dapat memperjuangkan aspirasi para wanita Indonesia yang banyak belum tercapai," jelas Wulan. (RO/OL-09)
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved