Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI Relawan Puan kembali mengadakan kegiatan sosial di tiga kota dan kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat dukungan untuk Puan Maharani sekaligus menggalang dukungan baru untuk Puan Maharani.
Di Provinsi Jawa Barat, Relawan Puan menggelar kegiatannya di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Sedangkan untuk di Provinsi Jawa Timur kali ini, Relawan Puan menggelar kegiatan mereka di Kota Malang.
Adapun ragam kegiatan yang dilakukan kali ini adalah pembagian 1.000 paket sembako untuk masyarakat yang kurang mampu, senam asik bersama Relawan Puan yang diikuti ratusan emak-emak dan lomba futsal yang diikuti oleh Generasi Milenial dan Generasi Z.
Turnamen Futsal sendiri merupakan kegiatan perdana Relawan Puan dalam mengasah bakat sepak bola bagi para generasi muda,
Relawan Puan pun sadar akan potensi yang dimiliki terutama sepak bola. Dan diharapkan dapat mencetak pemain yang berkualiatas dengan adanya lomba futsal tersebut.
Budiman selaku koordinator turnamen futsal Relawan Puan, optimistis dengan adanya kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat berjuang serta dapat mengenalkan Puan Maharani kepada para generasi muda.
Baca juga: Warga Cirebon Dukung Puan Maharani untuk Maju di Pilpres 2024
"Kita adakan turnamen ini dengan harapan bisa menumbuhakn semangat para pemuda untuk tetap bersaing dengan sportifitas, dan tidak lupa untuk mengenalkan sosok Puan Maharani sebagai calon pemimpin yang tepat untuk Indonesia," tandanya.
Selain kegiatan kreatif seperti senam asik dan lomba futsal, Relawan Puan juga menggelar bakti sosial yang bertemakan "Relawan Puan Berbagi".
Dalam kegiatan tersebut, Relawan Puan menyebar ratusan paket sembako kepada masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat.
Koordinator Relawan Puan Kota Cirebon, Annisa mengatakan dukungan terhadap Puan Maharani semakin solid dan terus mengalir dari berbagai golongan, mulai milenial hingga generasi tua.
“Melalui kegiatan ini, kita bisa melihat bahwa dukungan agar Puan Maharani maju di pemilihan presiden tahun 2024 mengalir dari semua kalangan, tidak hanya dari generasi tua aja, tapi juga dari anak-anak muda,” ujar Annisa, Koordinator Relawan Kota Cirebon.
Para Relawan Puan Jawa Barat dan Jawa Timur berharap, semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, Relawan Puan di seluruh Indonesia semakin solid dan semakin bertambah banyak.
Mereka siap mengawal Puan agar dapat maju sebagai capres di pilpres 2024 mendatang. (RO/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved