Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi 9 tahun ke pemerintah pusat. Namun, Apdesi Kabupaten Bantul menyatakan akan mematuhi keputusan pemerintah pusat.
"Kami akan menjalankan keputusan pemerintah namun demikian kami tidak akan menuntut perpanjangan jabatan lurah dari enam tahun menjadi sembilan tahun," kata Ketua sementara, Apdesi Bantul, Yudi Fahrudin kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).
Ia menambahkan, saat para lurah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat melakukan unjuk rasa ke DPR RI, para lurah di Bantul tidak ikut berunjuk rasa di Jakarta. Para lurah di Bantul saat ini menjalankan tugas sesuai dengan amanat yang ada di undang-undang. Namun demikian jika nantinya pemerintah merivisi undang-undang maka siap akan menjalan revisi undang-undang tersebut.
"Jadi kami ndak ada ambisi pribadi minta perpanjangan masa jabatan lurah. Kami lurah se Bantul akan patuh pada aturan yang ada," ungkap Lurah Sumberagung ini.
Sekretaris Apdesi Bantul, Marhadi Badrun menambahkan lurah se Bantul akan mengalir saja dan tidak punya ambisi untuk jabatannya diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun. "Kalau kami itu mengalir saja, ikuti aturan yang ada saja. Ndak berambisi kok," katanya.
Marhadi Badrun yang saat ini menjabat sebagai Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong ini mengaku jika pemerintah nantinya mengabulkan desakan perpanjangan masa jabatan maka itu juga bagian dari harapan lurah se Bantul namun demikian jika tidak diperpanjang tak akan mempermasalahkan. (OL-13)
Baca Juga: Fitra Tolak Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun
BPBD Kabupaten Bantul masih mewaspadai ancaman bencana Hidrometeorologi akibat cuaca ekstren. Mitigasi bencana disiapkan, mulai dari pembentukan posko di setiap kelurahan.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bantul pun menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 723 Tahun 2025.
Presiden Prabowo Subianto telah bertolak dari Lanud Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, menuju Bantul, Yogyakarta. Presiden diagendakan bakal meresmikan Jembatan Kabanaran.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap.
Warung bakso babi di Ngestiharjo, Kasihan, Bantul menjadi sorotan setelah spanduk bertuliskan “Bakso Babi (Tidak Halal) viral di media sosial
DUA mayat perempuan ditemukan di sungai dalam seminggu terakhir, Mayat pertama ditemukan warga pada Selasa (1/4) siang, di Sungai Code, Bantul, Mayat kedua ditemukan warga di Sungai Progo
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
JUMLAH uang kartal yang keluar (outflow) dari Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta kepada perbankan dan masyarakat, selama periode Desember 2025 tercatat sebesar Rp1,34 triliun
POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkapkan dalam kurun waktu sepekan pelaksanaan Operasi Lilin Progo 2025, hampir 1 juta kendaraan yang masuk wilayah DIY.
Transisi paradigma pemidanaan dari sekadar penghukuman fisik menjadi pemulihan hubungan sosial
Daop 6 menyediakan total 383.074 tempat duduk (TD) untuk kereta api (KA) keberangkatan awal dari stasiun relasi Daop 6,
KEPALA Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo menyampaikan, mencermati potensi risiko inflasi ke depan, termasuk dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved