Wali Kota Pematang Siantar Minta PPK yang Dilantik Amanah saat Pemilu 2024

SEBANYAK 40 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Pematang Siantar dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Wali kota Pematang Siantar Susanti Dewayani dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako, Junaedi Antonius Sitanggang berharap kepada PPK yang dilantik bekerja sesuai amanah demi mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

"Semoga pelantikan ini dapat menjadi motivasi dan landasan yuridis yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dapat bekerja secara maksimal, sesuai amanah yang diemban dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum di tahun 2024," ucap Junaedi menyampaikan sambutan Wali Kota Susanti Dewayani, di acara pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) anggota PPK se-Kota Pematang Siantar, di Hotel Sapadia Pematang Siantar, Sumatra Utara, kemarin.

Selain memahami tugas, kewajiban, dan wewenang, PPK diharapkan memiliki karakter dan jati diri yang mampu menjaga integritas, memahami, dan mempraktikkan kode etik yang sudah ada.

"Memang semua itu tidak mudah. Sebab tanggung jawab bapak/ibu, saudara-saudari sebagai panitia akan senantiasa berbenturan dengan berbagai kepentingan di lapangan. Namun di situlah bapak/ibu, saudara-saudari dituntut untuk bertindak profesional, dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan," tambahnya.

Salah satu kunci kesuksesan dan keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, lanjutnya, adalah melakukan pendekatan, baik pendekatan kepada pemerintah kota, partai politik, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lainnya.

Kedekatan penyelenggara pemilihan umum, termasuk PPK, dengan partai politik dan masyarakat kata dia sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu yang lancar, aman, sukses, bermutu, dan berkeadilan.

"Kepada PPK yang telah dilantik, agar berpacu dengan waktu untuk segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, mengusulkan sekretariat PPK, menyusun program kerja dan kegiatan dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan," ujarnya.

Lanjutnya, panitia yang telah dilantik diharapkan bisa menjadi wadah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pematang Siantar, KPU, TNI/Polri, partai politik, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024.

"Oleh karena itu, marilah kita ukir sejarah baru dengan menjadikan keseluruhan rangkaian Pemilu 2024 sebagai kehidupan demokrasi yang makin matang dan dewasa. Demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dan menjunjung tingginya hak warga negara, serta dijalankan secara damai, tertib, dan penuh etika. Demokrasi seperti inilah yang membawa manfaat dan ketenteraman bagi masyarakat yang sekaligus mencerminkan peradaban bangsa yang luhur dan mulia," ajaknya.

Kepada seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki persepsi yang sama bahwa suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak.

"Kepada semua pihak yang terlibat pada Pemilu tahun 2024, saya minta agar berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara berkualitas. Semoga nantinya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 di Kota Pematang Siantar dapat berjalan lancar dan sukses. Dengan demikian akan turut mewujudkan Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas demi Pematang Siantar Bangkit dan Maju," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisioner KPU Kota Pematang Siantar Daniel Manompang Dolok Sibarani mengucapkan selamat kepada PPK yang dilantik.

"Teman-teman sudah melalui tahapan yang sangat panjang dalam proses seleksi. Pertama, diseleksi 343 pendaftar, lolos secara berkas 245. Kita wawancara sampai diperoleh 40 orang. Teman-teman adalah orang terbaik dari yang terbaik dalam tahapan seleksi yang sangat panjang," jelas Daniel.

Menurut Daniel, banyak pertarungan kepentingan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan, baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan anggota DPR, ataupun Pemilihan Kepala Daerah.

"Pemilu adalah sarana untuk konflik. Bapak ibu sekalian harus bisa melayani dengan baik. Sampaikan dengan baik yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi. Kita harus menjalankan tahapan-tahapan Pemilu dengan penuh integritas dan penuh profesional. Kita lembaga KPU adalah lembaga pelayanan publik. Tetapi bukan jadi mengikuti semua keinginan peserta ataupun pemilik atau masyarakat. Kalau tidak sesuai dengan regulasi, kita harus memiliki pemikiran sediri dan independen," paparnya. (OL-13)

Baca Juga: Rintis Wirausaha GMC Gelar Pelatihan Bouquet Balon Art di Bandar Lampung