Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PT Jasebu Prima Internusa dan PT Hosana Jasa Persada melakukan sosialisasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system kepada 60 orang pendamping kerja yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Senin (2/1/2023).
Para pendamping kerja yang hadir dalam acara tersebut berasal dari wilayah Cianjur, Sukabumi hingga Tasikmalaya.
Direktur Utama PT Hosana Jasa Persada, Anggi Muhammad Nur, memaparkan pentingnya sosialisasi tentang proses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi sehingga perlindungan terhadap PMI menjadi lebih baik.
Baca juga : DPRD Kota Bogor: Ada Titik Temu Soal Relokasi Pedagang Plaza Bogor
"Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi ini merupakan pilot project," jelasnya.
"Dalam pilot project SPSK ini, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah (perusahan penempatan di Saudi), tidak dengan pengguna perseorangan," kata Anggi.
Menurut Ketua Divisi Saudi Arabia Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) ini, dalam penempatan dan perlindungan melalui SPSK ini memiliki banyak kelebihan.
Baca juga : Tim Gabungan Bongkar Tenda Pendemo di Depan Kantor Pemkab Cianjur
Kelebihanya mulai dari pelaksanaan rekrutmen dan penempatan dilakukan secara online, penetapan syarikah ditentukan oleh pemerintah, tanggung jawab syarikah terhadap PMI secara langsung serta proses pembayaran gaji dilakukan melalui bank dan semuanya dapat diawasi atau dimonitor.
"Jadi dengan program SPSK Dengan sistem yang terintegrasi tidak ada lagi kejadian seperti Penyekapan atau siksaan dan masalah gaji yang tidak dibayar majikan," ujar Anggi.
"Semoga penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui SPSK menjadi lebih baik dan kasus-kasus seperti sebelumnya dapat diminimalisir'" tutupnya.
Baca juga : Dua Penjabat Pemkab Cianjur Mengundurkan Diri
Selanjutnya, Kepala Sub Koordinator Pelindung Tenaga Kerja Luar Negeri dari Disnakertrans Pemkab Cianjur Henny mengapresiasi dan mendukung penuh sosialisasi yang dilakukan oleh PT Hosana dan PT Jasebu kepada 60 pendamping kerja di wilayahnya.
"Sosialisasi ini sangat bagus ya. Supaya para CPMI bisa mengetahui mana penempatan yang prosedur dan mana yang ilegal. Sehingga mempersempit para sponsor yang nakal," ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi antara P3MI, pendamping kerja, CPMI dan instansi terkait sangat penting.
Baca juga : Masuk Zona Merah Sesar Cugenang, 400 KK Korban Gempa Cianjur akan Direlokasi
Dengan demikian, Disnakertrans Pemkab Cianjur dapat memfasilitasi dan mempermudah sosialisasi SPSK supaya para CPMI dapat bekerja di Arab Saudi secara legal atau sesuai aturan pemerintah yang berlaku. (RO/OL-09)
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam upaya mendukung ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, UNJ menggelar penyuluhan di Jepang.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved