Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Jasebu Prima Internusa dan PT Hosana Jasa Persada melakukan sosialisasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system kepada 60 orang pendamping kerja yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Senin (2/1/2023).
Para pendamping kerja yang hadir dalam acara tersebut berasal dari wilayah Cianjur, Sukabumi hingga Tasikmalaya.
Direktur Utama PT Hosana Jasa Persada, Anggi Muhammad Nur, memaparkan pentingnya sosialisasi tentang proses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi sehingga perlindungan terhadap PMI menjadi lebih baik.
Baca juga : DPRD Kota Bogor: Ada Titik Temu Soal Relokasi Pedagang Plaza Bogor
"Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi ini merupakan pilot project," jelasnya.
"Dalam pilot project SPSK ini, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah (perusahan penempatan di Saudi), tidak dengan pengguna perseorangan," kata Anggi.
Menurut Ketua Divisi Saudi Arabia Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) ini, dalam penempatan dan perlindungan melalui SPSK ini memiliki banyak kelebihan.
Baca juga : Tim Gabungan Bongkar Tenda Pendemo di Depan Kantor Pemkab Cianjur
Kelebihanya mulai dari pelaksanaan rekrutmen dan penempatan dilakukan secara online, penetapan syarikah ditentukan oleh pemerintah, tanggung jawab syarikah terhadap PMI secara langsung serta proses pembayaran gaji dilakukan melalui bank dan semuanya dapat diawasi atau dimonitor.
"Jadi dengan program SPSK Dengan sistem yang terintegrasi tidak ada lagi kejadian seperti Penyekapan atau siksaan dan masalah gaji yang tidak dibayar majikan," ujar Anggi.
"Semoga penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui SPSK menjadi lebih baik dan kasus-kasus seperti sebelumnya dapat diminimalisir'" tutupnya.
Baca juga : Dua Penjabat Pemkab Cianjur Mengundurkan Diri
Selanjutnya, Kepala Sub Koordinator Pelindung Tenaga Kerja Luar Negeri dari Disnakertrans Pemkab Cianjur Henny mengapresiasi dan mendukung penuh sosialisasi yang dilakukan oleh PT Hosana dan PT Jasebu kepada 60 pendamping kerja di wilayahnya.
"Sosialisasi ini sangat bagus ya. Supaya para CPMI bisa mengetahui mana penempatan yang prosedur dan mana yang ilegal. Sehingga mempersempit para sponsor yang nakal," ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi antara P3MI, pendamping kerja, CPMI dan instansi terkait sangat penting.
Baca juga : Masuk Zona Merah Sesar Cugenang, 400 KK Korban Gempa Cianjur akan Direlokasi
Dengan demikian, Disnakertrans Pemkab Cianjur dapat memfasilitasi dan mempermudah sosialisasi SPSK supaya para CPMI dapat bekerja di Arab Saudi secara legal atau sesuai aturan pemerintah yang berlaku. (RO/OL-09)
Ketidakjelasan batas kebijakan inilah yang menimbulkan kebingungan dan menghambat penempatan resmi melalui jalur yang seharusnya legal
Negara tujuan terbesar pekerja migran Indonesia yaitu Taiwan terkonsentrasi pada lima sektor, yakni house maid, caregiver, plantation worker (pekerja perkebunan), worker, domestic worker.
Anggota DPR RI Mercy Barends menyoroti kasus penyelundupan 9 WNA China di Perairan Tanimbar dan mendesak penegakan hukum tegas serta patroli laut diperkuat.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembiayaan sektor ketenagakerjaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved