Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia.
"Di balik roda ekonomi yang berputar, berbagai isu yang menyertai pekerja migran masih membayangi, salah satu di antaranya nilai tambah pekerja migran dari segi keterampilan dan kemampuan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/1).
Ia menjelaskan, sepanjang 2025 terdapat 296.948 penempatan pekerja migran. Negara tujuan terbesar yaitu Taiwan dengan 63,94 persen terkonsentrasi pada lima jabatan, yakni house maid, caregiver, plantation worker (pekerja perkebunan), worker, dan domestic worker.
"Ini membuat peningkatan keterampilan calon pekerja migran menjadi penting. Dengan urgensi ini, KP2MI secara strategis menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, salah satunya LPP Agro Nusantara untuk menjadi Migrant Training Centre," tambahnya.
Direktur LPP Agro Nusantara Pranoto Hadi Raharjo menyampaikan, sebagai Corporate University PTPN Group dengan pengalaman sejak 1950, pihaknya siap menjalankan amanah tersebut. Peran sebagai Migrant Training Centre merupakan langkah strategis LPP Agro Nusantara dalam berkontribusi bagi kemajuan agroindustri nasional.
"Melalui pelatihan dan sertifikasi yang sudah disiapkan LPPAN, diharapkan bisa menjadi bekal yang berguna bagi PMI di bidang agro. Desain pembelajaran kami unggul dan tepat sasaran," tambahnya.
Direktur SDM dan Umum PTPN III Endang Suraningsih menegaskan keterlibatan Holding Perkebunan Nusantara dalam skema kerja sama tersebut sebagai bagian dari peran BUMN dalam penguatan kualitas tenaga kerja nasional. (I-2)
SEBANYAK 11 calon pekerja migran Indonesia asal Kalimantan Selatan yang akan berangkat bekerja sebagai penata laksana rumah tangga ke Arab Saudi nonprosedural atau ilegal dipulangkan.
PMIĀ asal Kota Sukabumi, Jawa Barat, sempat tertahan di Tiongkok, negara tempatnya bekerja, akibat kondisi kesehatan yang memburuk.
Ketidakjelasan batas kebijakan inilah yang menimbulkan kebingungan dan menghambat penempatan resmi melalui jalur yang seharusnya legal
Anggota DPR RI Mercy Barends menyoroti kasus penyelundupan 9 WNA China di Perairan Tanimbar dan mendesak penegakan hukum tegas serta patroli laut diperkuat.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved