Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI kekerasan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kali ini, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM mengklaim berhasil menembak mati dua anggota kepolisian.
Serta, melukai puluhan personel lainnya dalam serangan terhadap kantor polisi setempat. “Serangan dilakukan pada 30 Desember 2022 pukul 10.30 malam waktu Papua,” ungkap Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom dalam keterangannya, Sabtu (31/12).
Baca juga: Wapres: Hormati Pendekatan HAM di Papua
Adapun aksi penyerangan terhadap kantor kepolisian tersebut dilakukan pasukan Komando Daerah Pertahanan XVI Yahukimo, tepatnya di bawah pimpinan Elkius Kobak. “Mereka bertanggung jawab atas serangan tersebut,” imbuhnya.
Sebby mengungkapkan akibat serangan tersebut, pihak kepolisian melakukan sweeping terhadap orang asli Papua (OAP) di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. “Polisi menangkap warga sipil sembarangan tanpa prosedur hukum,” pungkas Sebby.
Beberapa waktu lalu, dua anggota kepolisian juga tewas akibat penembakan yang dilakukan TPNPB di Distrik Dekai, Yahukimo.(OL-11)
PANGLIMA Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, memastikan proses pemulihan keamanan di 11 bandara perintis di Papua tengah berlangsung intensif.
DIREKTUR Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membenahi konflik bersenjata
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengenal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
PROPOSAL yang disodorkan TPNPB-OPM terkait pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dinilai sebagai tawaran menggiurkan.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendorong evaluasi pada tataran operasi, komando dan pengendalian keamanan penanganan kekerasan bersenjata di Papua.
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved