TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati Dua Polisi di Papua

Pegiat HAM Papua Minta Presiden Turun Tangan Benahi Konflik Senjata

DIREKTUR Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membenahi konflik bersenjata 

Respons Menko Polhukam soal Proposal Pembebasan Pilot Susi Air: Kami tidak Kenal TPNPB

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengenal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Tawaran OPM soal Pembebasan Pilot Selandia Baru Dinilai Menggiurkan

PROPOSAL yang disodorkan TPNPB-OPM terkait pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dinilai sebagai tawaran menggiurkan.

Komnas HAM Dorong Penegakan Hukum dan Penanganan Keamanan Terukur di Papua

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendorong evaluasi pada tataran operasi, komando dan pengendalian keamanan penanganan kekerasan bersenjata di Papua.

TNI: Penyebutan OPM Tegaskan Kombatan yang Berhak Jadi Korban

Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter. 

Pimpinan KKB Papua, Abubakar Kogoya, Tewas dalam Kontak Senjata dengan Satgas Cartenz

SATUAN Tugas Operasi Damai Cartenz-2024 bersama Satgas Amole 2024 dan Satgas Nanggala berhasil menembak mati 2 anggota KKB Papua di wilayah Mimika, salah satunya Abubakar Kogoya.

Survei: 81,2 Persen Masyarakat Tolak Polri di Bawah Kementerian

Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.

Kasus Hogi Minaya dan Penjual Es Gabus, Polisi Dinilai tak Lagi Menghayati Peran Pelayan Publik

kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.

Wacana Polri di Bawah Kementerian Menarik Banyak Perhatian Masyarakat

Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.

Posisi Polri di Bawah Presiden Disebut untuk Menjaga Netralitas Institusi

Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.

Pengamat Nilai Rekomendasi Kompolnas Soal Reformasi Polri Bersifat Normatif

Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.

Jimly: Putusan MK Akhiri Penugasan Personel Polri di Luar Korps

Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Konsolidasi Masyarakat Sipil: Kunci Menghadapi Penyempitan Ruang Demokrasi Indonesia

Kesehatan Jemaah Haji

Meneguhkan Asta Cita Melalui Konsolidasi Nasional Dikdasmen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia