Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENYONSONG Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, bakal calon legislatif partai NasDem DPR RI daerah pemilihan (Dapil) XI Kabupaten Tasikmalaya, Garut dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat memberikan edukasi para kader di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jalan Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
Calon legislatif (Caleg) Partai NasDem DPR RI, A Toyib Bahtiar mengatakan, menghadapi Pemilu 2024 dibutuhkan edukasi atau pendidikan politik sehat kepada para bakal calon legislatif DPRD dan Provinsi Jawa Barat. Dalam pendidikan politik ini, dibahas beragam masalah, berdiskusi dan konsolidasi agar semuanya mampu menyamakan persepsi.
"Wisata edukasi politik di DPD Partai NasDem Kabupaten Tasikmalaya ini untuk menyamakan persepsi bersama. Bila persepsi sudah sama, maka para kader dalam melakukan perubahan sama-sama bergerak dalam satu visi/misi. Dimana falsafah Partai NasDem menegaskan bersatu, bergerak dan menang. Jangan sampai dalam berpolitik menghalalkan semua cara," kata Toyib Bahtiar, Senin (26/12/2022).
Ia mengatakan, pendidikan politik sehat yang dilakukannya terhadap para bacaleg tujuan pertamanya, melakukan edukasi dan akhirnya punya menset sama untuk melakukan sebuah perubahan. Di lapangan kader akan memiliki konsep yang sama dan memahami kontitusi.
"Pendidikan politik harus memiliki konsep, terutama politik sebagai ibadah, karena ketika politik tidak diniatkan sebagai ibadah maka kader bisa saja menghalalkan semua cara sehingga Politik tidak ada nilai kebaikannya. Di NasDem kami diajarkan apa yang diperbuat harus menjadi manfaat dengan spirit kebersamaan satu visi-misi bergerak," ujarnya.
Dalam pemilu tahun lalu, jelas dia, banyak bacaleg hanya mencari untung dan rugi tidak dilandasi sebagai ibadah. Akibatnya saat kalam mereka antisipati dengan membenci partai politik, mengalami psikologi menangung beban di masyarakat, biaya habis, tidak dirangkul parpol. Kedepan harus arif dan bijaksana dalam menyikapi pemilu dengan memberikan pemahanan agar caleg selalu beruntung.
"Kami ingin para bacaleg merasa beruntung dengan konsep finansial dan moral. Tidak merasa rugi, stres, tidak menangung hutang. Pendidikan politik sehat memiliki dua pandangan yakni umum dan agama, berpolitik hanya fardhu kalau ditarik ke agama namun secara umum anak-anak milenial harus diberi edukasi dengan gerakan politik agar mereka tidak benci, buta politik tentunya itu kerugian besar bagi bangsa jika mereka tak mengerti politik," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Gobel: Jangan Jadikan Rakyat Komoditas Politik
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved